Menteri Ara Bongkar Akar Masalah Kawasan Kumuh Sulit Hilang

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) kembali membahas penanganan kawasan kumuh dan penyediaan hunian layak. Kali ini dilakukan dengan Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid dan Gubernur Jambi Al Haris.

Menteri PKP, Maurarar Sirait atau Ara mengatakan, kedua pemerintah daerah tersebut telah diminta mengusulkan kawasan yang memenuhi persyaratan untuk ditangani.

“Selama ini kawasan kumuh diperbaiki secara fisik, tetapi dalam tiga hingga empat tahun kembali kumuh karena ekonomi keluarganya tidak diperkuat,” katanya di Kantor Kementerian PKP, Senin (23/2/2026).

Menurutnya, penanganan kawasan kumuh tersebut akan disertai dengan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) serta intervensi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui dukungan PNM dan SMF.

Sebab, ia menemui selama ini penanganan kawasan kumuh kerap tidak tuntas karena hanya berfokus pada perbaikan fisik bangunan tanpa diiringi penguatan ekonomi keluarga.

“Karena itu, penanganan ke depan harus terpadu: rumahnya diperbaiki, ekonominya juga diberdayakan agar masyarakat bisa bertahan dan berkembang,” tegasnya.

Ara juga menekankan bahwa penyaluran bantuan sosial, termasuk BSPS, kini dilakukan secara berbasis data. Penentuan penerima bantuan didasarkan pada persentase penduduk miskin dan tingkat kesenjangan, sehingga distribusi bantuan dapat lebih adil dan tepat sasaran.

“Saat ini pengajuan BSPS mencapai sekitar empat juta, sementara kuota yang tersedia  400 ribu. Karena itu, penyaluran harus berbasis data agar adil dan tepat sasaran,” ujarnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyiapkan 100 rumah subsidi bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).Langkah ini sebagai upaya memberikan akses layak hunian kepada masyarakat.

Ia menyampaikan hal itu saat menghadiri perayaan Harmoni Imlek Nusantara 2026 yang digelar di Lapangan Banteng pada Minggu, 22 Februari 2026. Hal ini sebagai bentuk dukungan nyata pemerintah terhadap perayaan budaya yang inklusif sekaligus penguatan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM.

Menteri PKP menuturkan, Kementerian PKP menyiapkan kuota khusus bagi 100 pelaku UMKM yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan rumah subsidi dengan fasilitas uang muka (DP) gratis, BPHTB dan PBG gratis,  serta bunga hanya 5 persen.

"Sebagai Menteri Perumahan, kami menyiapkan 100 rumah subsidi bagi pelaku UMKM yang memenuhi syarat, dengan DP gratis, BPHTB & PBG gratis, dan bunga hanya 5 persen. Ini agar mereka bisa menikmati program unggulan Presiden Prabowo Subianto, sehingga akses hunian layak benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat,” kata Menteri Ara, dikutip dari keterangan resmi, Senin (23/2/2026).

Dia menuturkan, pelibatan UMKM dalam perayaan ini menunjukkan bahwa Tahun Baru Imlek bukan sekadar perayaan budaya, tetapi juga momentum penguatan ekonomi rakyat. Dukungan terhadap UMKM sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.

"Ini acara yang sangat baik karena UMKM benar-benar dilibatkan. Artinya, perayaan tahun baru Imlek ini berdampak langsung kepada masyarakat, terutama bagi UMKM agar bisa naik kelas. Ini sejalan dengan visi misi Presiden Prabowo, yaitu ekonomi bertumbuh, berkeadilan, dan dirasakan oleh seluruh rakyat indonesia," tambahnya.

Ketua Umum Harmoni Imlek Nasional sekaligus Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar menuturkan, perayaan Harmoni Imlek Nusantara ini mengusung semangat kolaborasi lintas budaya yang setiap harinya menghadirkan tema berbeda yang merepresentasikan semangat Bhinneka Tunggal Ika, memperkuat harmoni dalam keberagaman.