Bukan Cuma Fisik, Menteri PKP Bedah Kawasan Kumuh

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menegaskan bahwa penanganan kawasan permukiman kumuh butuh pendekatan menyeluruh dan terpadu. Menurutnya, tolok ukur keberhasilan program ini tak sekadar mengubah fisik bangunan semata, tetapi juga wajib meningkatkan kualitas hidup serta perekonomian masyarakat di sekitarnya.

"Kita juga memperbaiki ekonominya. Kita mengajak ladies banker dan PNM untuk memberikan pendampingan kepada UMKM di Menteng Tenggulun," ujar Maruarar atau disapa Ara dikutip dari Antara, Selasa (15/9/2026).

Ia mencontohkan langkah nyata Kementerian PKP saat meremajakan kawasan kumuh di Menteng Tenggulun, Jakarta Pusat. Di lokasi tersebut, pembenahan difokuskan secara menyeluruh mulai dari perbaikan unit rumah warga hingga penataan fasilitas lingkungan sekitar.

"Di Menteng Tenggulun ada sekitar 150 rumah yang kita perbaiki. Tetapi bukan hanya rumahnya yang kita perbaiki, lingkungannya, jalannya, hingga pengelolaan sampahnya kita perbaiki," kata Ara.

Model penanganan terpadu ini dinilai perlu terus diperluas lewat kolaborasi antar-sektor. Menurut Ara, pemerintah tidak bisa bekerja sendirian mengingat persoalan kawasan kumuh beririsan langsung dengan beragam dimensi kehidupan masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah juga fokus menyediakan hunian bagi warga yang belum memiliki tempat tinggal, sekaligus merehabilitasi bangunan yang sudah tidak layak.

"Bagi masyarakat yang belum memiliki rumah, pemerintah mendorong penyediaan hunian melalui berbagai skema, baik hunian tapak maupun vertikal secara subsidi. Sementara bagi yang memiliki rumah, namun rumahnya tidak layak huni, penanganan dilakukan melalui Program Bedah Rumah," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kawasan Pemukiman Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendorong penanganan sekitar 7.000 kawasan kumuh di Indonesia dilakukan secara terpadu, bukan lagi terpisah berdasarkan sektor. Pemerintah mencatat penurunan kawasan kumuh dari 2025 ke 2026 masih sangat kecil sehingga pembangunan rumah harus berjalan bersamaan dengan penyediaan air minum, sanitasi, dan infrastruktur lingkungan.

AHY mengatakan, pemerintah tidak cukup hanya memperbaiki rumah karena kondisi permukiman juga menentukan kelayakan hunian. Pemerintah juga perlu mengurangi luas kawasan kumuh, yang sebagian besar masuk kategori ringan sebanyak 5.620 kawasan.

"Selain membangun rumah, kita juga harus mengurangi area kumuh,” ujar AHY dalam dalam Forum Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu, di Auditorium Soemitro BRIN, Jakarta, Senin (14/9/2026).

AHY menilai penanganan kawasan kumuh selama ini masih menghadapi persoalan koordinasi karena setiap sektor dapat mengerjakan lokasi berbeda. Kondisi tersebut membuat rumah yang sudah diperbaiki belum tentu menjadi hunian layak jika fasilitas air minum dan sanitasi di lingkungannya masih bermasalah.

AHY mencontohkan, kawasan dengan 100 rumah tidak layak yang juga menghadapi persoalan air minum dan sanitasi. Jika setiap sektor menangani lokasi berbeda, pemerintah akan memperbaiki rumah di satu wilayah, air bersih di wilayah lain, dan sanitasi di wilayah lainnya.

"Padahal, satu rumah tanpa sanitasi dan tanpa air tidak dapat disebut layak. Airnya bagus tetapi rumahnya buruk, juga tetap tidak layak,” kata AHY.

Karena itu, pemerintah ingin memusatkan berbagai intervensi pada kawasan yang sama agar hasil penanganannya lebih terukur. AHY mengatakan pendekatan tersebut merupakan perubahan dari pembangunan yang terpisah dan parsial menuju pembangunan yang terintegrasi lintas sektor.

Pada 2026, pemerintah menargetkan penanganan 16 kawasan dengan luas total 436 hektare di 16 provinsi. Pemerintah juga menggunakan sejumlah instrumen, termasuk BSPS, pembangunan prasarana, sarana dan utilitas, program rumah tidak layak huni, serta fasilitas pembiayaan perumahan.