Menkeu Purbaya Sidak Pabrik Baja Tak Bayar Pajak: Indonesia Hilang Pendapatan Rp 4 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa inspeksi dadakan (sidak) terhadap perusahaan dan pabrik baja yang berlokasi di kawasan industri Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (5/2/2026). Lantaran ada laporan beberapa perusahaan produsen baja yang mangkir membayar pajak pertambahan nilai (PPN), dengan estimasi kerugian mencapai Rp 4 triliun per tahun.

Dalam kunjungan ke tempat produksi milik PT Power Steel Mandiri tersebut, Purbaya mendapati potensi kerugian penerimaan negara hingga sekitar Rp 583,36 miliar, hanya dari tiga perusahaan. 

Berdasarkan hasil penyidikan, ditemukan beberapa modus operandi semisal melakukan transaksi tanpa memakai rekening perusahaan, tapi melalui rekening milik karyawan.   

"Kalau kita lihat total sampai 40 perusahaan (melakukan tindakan penyelewengan serupa), lumayan gede. Kita prediksi Rp 4-5 triliun berkurangnya income kita," kata Purbaya. 

"Kita dapat berapa puluh nama perusahaan yang melakukan praktek seperti ini. Yang mereka menjual langsung ke klien tanpa PPN. Mereka bilang case based. Saya rugi banyak di mana PPN-nya jadi berkurang," keluhnya. 

Adapun dalam kesempatan itu, Purbaya gagal menemui sang pemilik yang kabur sebelum dilakukan proses penyidakan. "Nanti staff saya akan manggil yang punya. Saya dengar yang punya sudah di BAP berkali-kali," tegasnya. 

Janji Ciptakan Pasar yang Fair

Purbaya berkomitmen untuk mengurusi kasus serupa, sehingga tercipta pasar yang fair untuk seluruh kalangan.  

"Kalau perusahaan yang melakukan ini kan harganya lebih murah dibanding perusahaan yang betul-betul menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan. Itu tidak fair seolah kita menghukum orang yang baik," imbuhnya. 

"Jadi ini salah satu tindakan yang memberikan sinyal ke para pemain itu, jangan melakukan hal seperti ini lagi," dia menekankan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana mendatangi sejumlah perusahaan baja asal China yang terindikasi menghindari kewajiban pajak dengan tidak menyetorkan pajak pertambahan nilai (PPN). Kunjungan tersebut dijadwalkan berlangsung pekan ini.

"Harusnya minggu ini, nanti saya undang sehari dua hari deh," ujar Purbaya kepada wartawan usai Sidang Terbuka Satgas Debottlenecking, Senin (26/1/2026).

Meski demikian, Purbaya belum memerinci identitas perusahaan-perusahaan baja asal China yang diduga melakukan pelanggaran tersebut.

Ia juga menyatakan keheranannya karena puluhan perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan itu bisa masuk dan beroperasi di Indonesia.

Purbaya menduga terdapat keterlibatan oknum internal di lingkungan Kementerian Keuangan yang membiarkan aktivitas perusahaan-perusahaan baja tersebut berlangsung.

"Harusnya kan kalau perusahaan besar kan gampang melihatnya. Berarti orang saya ada yang terlibat, nanti kita lihat ya," kata Purbaya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku sempat disindir oleh Presiden Prabowo Subianto mengenai masih bocornya pendapatan negara dari pajak dan bea cukai. Maka, perbaikan dua sektor tersebut menjadi perhatiannya kedepan.

Sindiran itu disampaikan Kepala Negara disela-sela retret Kabinet Merah Putih di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, beberapa hari lalu. Prabowo mengindikasikan kebocoran terjadi di sektor pajak dan bea cukai.

"Saya disindir lagi dalam pertemuan kemarin dengan Presiden di Hambalang, dia bilang 'apakah kita akan mau dikibulin terus oleh Pajak dan Bea Cukai?' itu pesan ke saya dari Presiden, walaupun dia gak ngeliat ke saya," ungkap Purbaya usai Konferensi Pers APBN Kita, di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Pada sektor perpajakan, dia akan membenahinya dalam 1-2 bulan kedepan. Termasuk penguatan siatem Coretax sebagai bagian pelaporan pajak.

"Jadi dalam waktu sebulan dua bulan akan kita perbaiki, perpajakan kita ya, Ditjen pajak akan kita perbaiki, termasuk penggalakkan sistem-sistem yang ada, Coretax segala macam. Termasuk kita lihat, ada gak orang yang masih main-main, sepertinya masih ada. Jadi kita akan beresin," tuturnya.

Bendahara Negara ini mengungkap, Prabowo menyoroti soal praktik underinvoicing pada komoditas kelapa sawit hingga baja. Hitungannya, ada nilai yang cukup besar yang seharusnya masuk ke kas negara.

"Ada praktik under invoicing yang masih besar, yang ga terdeteksi di pajak dan bea cukai. Dan kebetulan kita sudah galakkan yang sebelumnya tim 10 dari LNSW, udah bagus sekali hasilnya. Saya bisa deteksi beberapa dari sistem mereka ya dengan analis-analis yang canggih, masih belum AI sih, karena manual betul dengan data yang lebih lengkap," jelas Purbaya.