Purbaya Tagih BPKP Hasil Audit 10 Perusahaan Sawit

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanyakan kabar proses audit 10 perusahaan kelapa sawit yang diduga melakukan praktik under invoicing, atau memanipulasi laporan ekspor, kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Hal itu ditanyakan Purbaya kepada Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, dalam sambutannya saat menerima hibah lahan dari PT Lippo Cikarang Tbk kepada negara di Wisma Danantara, Jakarta pada Senin (29/6/2026) kemarin.

"Pak Ateh masih bisa kerja, Pak? Yang kemarin belum selesai itu yang 10 perusahaan (under invoicing) itu," ujar Purbaya, dikutip Selasa (30/6/2026).

Merespons pertanyaan itu, Ateh mengaku masih kekurangan data dalam proses audit. Oleh karenanya, Sang Bendahara Negara berencana menyambangi kantor BPKP untuk membicarakan kelanjutan penanganan 10 perusahaan sawit tersebut.

Sebab, Purbaya tak ingin BPKP yang baru saja menerima penugasan baru untuk mengawasi proses hibah lahan semakin terbebani.

"Datanya kurang? Oh nggak pernah kasih tahu. Nanti saya ke kantor besok deh, biar nanti jangan sampai terbebani sampai enggak bisa selesai itu. Aman kan ya?" kata Purbaya.

Adapun informasi soal 10 perusahaan sawit yang diduga melakukan praktik under invoicing dilaporkan Purbaya saat dirinya dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto ke Istana Negara, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Perusahaan-perusahaan itu terindikasi melaporkan faktur pajak untuk ekspor minyak sawit mentah (CPO) dengan nilai jauh lebih kecil dari yang seharusnya.

"Ada 10 perusahaan besar. Misalnya di sini harganya (dilapor) cuman 1/4 atau 1/3 dari yang di Amerika. Jadi nilai ekspornya juga lebih rendah kan di sini. Jadi saya rugi banyak," ungkap dia.

"Ada misalnya dikirim harganya Rp 2,4 juta. Di sana Amerika impornya Rp 4,2 juta. Jadi 57 persen lebih rendah," beber Purbaya.

Temuan ini didapat setelah Purbaya dan tim mengecek proses pengapalan dari ekspor CPO. "Itu masalahnya bisa kita deteksi kapal per kapal," imbuhnya.

Akibatnya, negara kehilangan pemasukan begitu besar akibat ulah ini. Menurut dugaannya, praktik curang ini tidak hanya terjadi pada sedikit kesempatan.

"Di Indonesia dikirim harganya Rp 1,44 juta, di sana ekspornya Rp 4,4 juta. Jadi perubahan harganya 200 persen. (Kerugiannya) bisa banyak lah. Kalau saya tarik berapa tahun ke belakang, saya bisa panen," tutur dia.