Prabowo Bidik Defisit RAPBN 2027 Turun Jadi 2,4%

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Indonesia menargetkan defisit 2,4% terhadap produk domestik bruto (PDB) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Presiden Prabowo Subianto menuturkan, belanja negara naik menjadi Rp 4.097 triliun dari Rp 3.842,7 triliun dari APBN 2026.Sementara itu, pendapatan negara Rp 3.426 triliun, naik dari Rp 3.152 triliun.

"Pembiayaan Rp 671,2 triliun dan defisit 2,4% terhadap PDB. Kita akan usahakan dan akan tekan kecil lebih kecil. Kita memahami defisit ideal yang sekecil-kecilnya. Cita-cita kita anggaran yang berimbang,” kata dia dalam pidato kenegaraan soal RAPBN 2027 dan Nota Keuangan, Jumat (14/8/2026).

Ia menuturkan, defisit dalam RAPBN 2027 lebih rendah dari APBN 2026 sebesar 2,68% terhadap PDB. Selain itu, pertumbuhan ekonomi ditargetkan menjadi 6% dalam RAPBN 2027 dari target APBN 2026 sebesar 5,4%. Inflasi pun akan dijaga sekitar 2,5% dalam RAPBN 2027.

Sebelumnya, menjelang penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto, pasar keuangan Indonesia memasuki periode yang sangat penting.

Setelah melalui berbagai gejolak sepanjang 2026, mulai dari tekanan nilai tukar, penyesuaian kebijakan moneter, dinamika likuiditas perbankan, hingga perubahan besar dalam lanskap pembiayaan pembangunan nasional, investor kini menantikan arah kebijakan ekonomi Indonesia untuk beberapa tahun ke depan.

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menuturkan, tahun ini pasar tidak hanya menunggu angka-angka dalam RAPBN 2027, tetapi juga menunggu peta besar kebijakan ekonomi nasional.

"Dalam kondisi normal, pasar biasanya fokus pada angka defisit, target pertumbuhan, atau asumsi makro. Namun tahun ini berbeda. Pasar tidak kekurangan data. Pasar justru membutuhkan direction. Yang ditunggu adalah bagaimana pemerintah menjelaskan hubungan antara kebijakan fiskal, kebijakan moneter, pembiayaan pembangunan, dan strategi eksternal Indonesia dalam satu kerangka yang utuh," kata Fakhrul, dikutip dari keterangan resmi, Jumat pekan ini.

Dia menuturkan, sebagian besar parameter fiskal sebenarnya sudah cukup terprediksi. Pemerintah dan DPR sebelumnya telah menyepakati kisaran pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 5,8%-6,5%, defisit fiskal sebesar 1,8%-2,4% PDB, serta asumsi nilai tukar rupiah di kisaran Rp16.800-Rp17.500 per dolar AS. Karena itu, perhatian investor kemungkinan akan lebih tertuju pada narasi kebijakan yang disampaikan Presiden dibanding sekadar perubahan angka-angka tersebut.

Fakhrul menjelaskan terdapat setidaknya empat pertanyaan besar yang saat ini menjadi perhatian pasar.

Pertama, apakah RAPBN 2027 akan menjadi awal fase konsolidasi pasca gejolak 2026 atau justru menjadi fondasi ekspansi pembangunan yang lebih agresif. Investor ingin memahami bagaimana pemerintah memandang keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas fiskal dalam beberapa tahun ke depan.

Kedua, pasar ingin memperoleh kejelasan mengenai pembagian peran antara APBN, BUMN, Danantara, dan sektor keuangan dalam membiayai pembangunan nasional. Menurut Fakhrul, investor global semakin melihat Indonesia melalui pendekatan national balance sheet, sehingga yang dinilai bukan hanya kondisi APBN semata, tetapi juga hubungan antar lembaga yang menopang perekonomian nasional.

"Dulu investor cukup membaca APBN. Hari ini investor membaca neraca negara secara lebih luas. Mereka ingin memahami bagaimana APBN, Bank Indonesia, Danantara, BUMN, dan sektor perbankan bekerja bersama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi," jelasnya.

Ketiga, pasar menunggu strategi pemerintah dalam mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan yang berasal dari arus portofolio jangka pendek. Menurut Fakhrul, keberhasilan menjaga stabilitas pasar keuangan sepanjang tahun ini merupakan pencapaian yang penting, namun tantangan berikutnya adalah membangun sumber pembiayaan yang lebih permanen melalui investasi langsung, industrialisasi, dan penguatan neraca pembayaran.

Keempat, investor juga ingin mengetahui bagaimana pemerintah memandang perubahan besar yang sedang terjadi pada ekonomi global, khususnya meningkatnya biaya modal jangka panjang.

Dalam beberapa tahun terakhir, dunia bergerak menuju era di mana suku bunga jangka panjang cenderung lebih tinggi dibanding dekade sebelumnya. Kondisi ini akan memengaruhi strategi pembiayaan pembangunan di banyak negara, termasuk Indonesia.

"Pertanyaan yang sedang dicari jawabannya bukan lagi sekadar berapa defisit APBN. Pertanyaannya adalah bagaimana Indonesia dapat mempertahankan pertumbuhan tinggi dalam dunia yang biaya modalnya semakin mahal. Ini adalah isu strategis yang akan menentukan persepsi investor terhadap Indonesia dalam jangka panjang," kata Fakhrul.

Ia menambahkan, pidato Presiden tahun ini menjadi salah satu momen komunikasi kebijakan yang paling ditunggu pasar sepanjang 2026.

"Nota Keuangan bukan hanya dokumen fiskal. Dalam kondisi seperti sekarang, Nota Keuangan juga berfungsi sebagai expectation guidance bagi pasar keuangan. Investor akan menilai bukan hanya angka yang disampaikan, tetapi juga arah, konsistensi, dan keyakinan yang ditunjukkan pemerintah terhadap strategi ekonomi Indonesia ke depan," ujar Fakhrul.