Prabowo Berseloroh soal Saham PT Timah: Tahu Naik 280%, Harusnya Kita Borong

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menyoroti kenaikan valuasi saham PT Timah Tbk (TINS) yang melonjak hingga 280% dalam satu tahun terakhir. Ia juga turut menyinggung lonjakan kekayaan yang dinikmati oleh para pemegang saham TINS tersebut.

Prabowo mencatat bahwa kinerja keuangan PT Timah mengalami perbaikan signifikan pada 2026 ini. Kenaikan valuasi sahamnya melesat hingga 280%, sehingga para pemegang saham disinyalir mengantongi keuntungan sekitar 300%.

"Karena PT Timah adalah Tbk, PT Timah valuasinya sekarang naik 280% di bulan Agustus 2026 dibandingkan Agustus 2025 lalu. Saudara-saudara mungkin yang punya saham di PT Timah berarti kekayaannya naik 300%," kata Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026, Jumat (14/8/2026).

Menanggapi lonjakan tersebut, Prabowo sempat berkelakar ke arah Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani. Ia berseloroh menyayangkan Danantara yang tidak memberikan proyeksi kenaikan tersebut lebih awal, padahal sahamnya bisa diborong terlebih dahulu.

"Sayang, Kepala Danantara, tidak memberi proyeksi kepada kita, kalau enggak kita borong itu saham PT Timah," ucapnya santai.

Pada kesempatan yang sama, Prabowo mengungkapkan bahwa keuntungan PT Timah melesat hingga 900% pada enam bulan pertama tahun 2026. TINS tercatat meraup laba Rp 2,7 triliun tahun ini, yang tak lain merupakan dampak positif dari penutupan sekitar 1.000 tambang ilegal.

"Bayangkan dalam enam bulan tahun 2026 ini PT Timah telah mencapai keuntungan Rp 2,7 triliun, 9 kali lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu, artinya naik 900 persen dalam enam bulan naik keuntungan 900 persen," tuturnya.

Pada bagian lain pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, perusahaan milik negara tidak boleh dimanfaatkan hanya demi kepentingan segelintir orang.

Ia menekankan bahwa BUMN bukanlah milik direksi atau komisaris yang duduk di jajaran manajemen, serta bukan pula sumber pendanaan bagi pihak penguasa.

"BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia, BUMN-BUMN tidak boleh milik direksi, bukan milik komisaris, bukan pula sumber dana bagi penguasa," tegas Prabowo.

Prabowo juga menyoroti banyaknya jumlah BUMN di Indonesia, termasuk menjamurnya anak hingga cucu perusahaan. Sebagai langkah strategis untuk menata hal tersebut, pemerintah membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

"Ketika kita bentuk Danantara, ya itu adalah Dana Kedaulatan kita sovereign wealth fund, kita menemukan ada 1.074 BUMN, dan BUMN itu ada yang punya anak perusahaan dan ada yang punya cucu perusahaan bahkan ada yang punya cicit perusahaan, ini luar biasa," bebernya.