Menkeu Purbaya Bakal Sikat Perusahaan Baja China Tak Bayar Pajak

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berencana menindak perusahaan baja yang tidak membayar pajak pertambahan nilai (PPN). Dalam radarnya, ada sekitar 40 entitas dan dua di antaranya merupakan perusahaan besar.

Dia mengungkap akan melakukan sidak dalam waktu dekat ke dua perusahaan yang besae tadi. Meskipun, Purbaya belum bicara mengenai identitas perusahaannya.

"Yang baja itu yang terdeteksi ada 40 perusahaan, yang dua besar akan kita sidak dalam waktu singkat," ucap Purbaya saat ditemui di Menara Global, Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Dia mengatakan, puluhan perusahaan itu berasal dari China dan Indonesia. Soal pelanggarannya, dia mengaku masih akan menelusuri lebih jauh. "Campur-campur, ada yang Cina, ada yang Indonesia juga," katanya.

Termasuk menilik adanya kemungkinan keterlibatan dari pegawai Kementerian Keuangan. 

"Itu saya teka-teki saya juga, Harusnya kan kalau perusahaan besar kan gampang ngeliatnya, berarti orang saya ada yang terlibat, nanti kita liat ya," Bendahara Negara tersebut menambahkan.

Incar Pajak Bocor

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menemukan ada industri 'liar' yang tidak menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan. Dengan begitu, pendapatan negara dari pajak menjadi berkurang.

Purbaya menyampaikan ada industri yang tidak dikenakan pajak ada di sektor baja, bahan bangunan, hingga sawit. Bahkan, ada perusahaan asal China dengan pegawai tak bisa berbahasa Indonesia.

"Kalau anda tahu, pajak juga banyak industri-industri liar yang nggak kena pajak. Ada yang saya tahu baja dan bahan bangunan, yang pengusahanya dari China, punya perusahaan di sini, orang china semua, enggak bisa bahasa Indonesia," ungkap Purbaya usai Konferensi Pers APBN Kita, di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

"Jual langsung ke klien cash bases, enggak bayar PPN, saya rugi banyak itu. Nanti kita tindak dengan cepat, ada baja, ada perusahaan bangunan tadi," dia menambahkan.

Dia mengendus ada banyak perusahaan baja yang setoran pajaknya bocor. Purbaya bilang, potensi pendapatan pajak yang hilang di sektor ini bisa mencapai Rp 4 triliun.

"Tapi yang saya heran adalah ada perusahaan yang familiar, perusahaan dari asing bisa beroperasi di sini, sementara orang pajak selama ini seperti agak tutup mata. Kalau saya tahu, kan mereka pasti lebih tahu dari saya," beber dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku sempat disindir oleh Presiden Prabowo Subianto mengenai masih bocornya pendapatan negara dari pajak dan bea cukai. Maka, perbaikan dua sektor tersebut menjadi perhatiannya kedepan.

Sindiran itu disampaikan Kepala Negara disela-sela retret Kabinet Merah Putih di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, beberapa hari lalu. Prabowo mengindikasikan kebocoran terjadi di sektor pajak dan bea cukai.

"Saya disindir lagi dalam pertemuan kemarin dengan Presiden di Hambalang, dia bilang 'apakah kita akan mau dikibulin terus oleh Pajak dan Bea Cukai?' itu pesan ke saya dari Presiden, walaupun dia gak ngeliat ke saya," ungkap Purbaya usai Konferensi Pers APBN Kita, di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (8/1/2026).