Tinggal di Huntara, Korban Banjir Sumatera Dapat Bantuan Rp 450 Ribu per Orang dan Rp 5 Juta per Rumah

Liputan6.com, Jakarta - Di tengah hangatnya suasana Natal, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memimpin rapat pembangunan 2.600 hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara dari gotong royong bersama Yayasan Buddha Tzu Chi sebagai wujud nyata kehadiran negara untuk rakyat, Kamis (25/12/2025).

Hadir dalam rapat tersebut baik secara daring dan luring yakni Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, serta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Ossy Dermawan, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah.

"Tolong dipersiapkan lokasi-lokasi untuk Huntap, secara teknikal tidak banjir, aman dari potensi longsor dan tidak jauh dari fasilitas umum dan jelas secara hukum, jangan lokasi yang merusak lingkungan. Semua tergantung kecepatan dari Pemerintah Daerah juga untuk pembangunan hunian lewat gotong royong ini. Terima kasih semua mau berkenan rapat untuk bantu rakyat kita walaupun masih dalam suasana natal," kata Menteri Ara.

Maruarar menambahkan, Kabupaten Tapanuli Utara dapat menjadi contoh percepatan penanganan terpadu pascabencana. Pada 21 Maret mendatang, sertifikat rumah akan diserahkan langsung kepada masyarakat.

“Tapanuli Utara bisa menjadi contoh. Bangunannya selesai, listrik selesai, dan sertifikat juga selesai. Ke depan, saya berharap Tapanuli Selatan, Sibolga, dan wilayah Tapanuli lainnya juga sudah memiliki sertifikat untuk rakyat,” tegasnya.

Bantuan Rp 450 Ribu

Adapun terkait dukungan sosial, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa warga dengan rumah rusak berat akan ditempatkan di hunian sementara (huntara) sambil menunggu pembangunan hunian tetap (huntap).

Selama di huntara, pemerintah memberikan bantuan jaminan hidup sebesar Rp450 ribu per orang per bulan hingga maksimal tiga bulan, serta dukungan pemberdayaan ekonomi sebesar Rp5 juta per rumah bagi keluarga terdampak.

Menteri PKP menunjuk tiga Direktur Jenderal untuk turun langsung ke lapangan guna menuntaskan proses alokasi hunian di wilayah terdampak bencana. Dirjen Imran ditugaskan untuk menangani wilayah Aceh Tamiang dan Aceh Utara, Dirjen Fitrah ditugaskan di Sumatera Barat, sementara Dirjen Aziz ditugaskan di Sumatera Utara.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa negara melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) juga tengah menyiapkan bantuan perumahan bagi korban bencana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sebelumnya, Pemerintah menegaskan komitmen membangun hunian tetap (huntap) bagi para korban terdampak bencana di Sumatra yang rumahnya rusak atau hilang karena diterjang banjir.

Komitmen tersebut ditandai dengan dilakukannnya peletakan batu pertama oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Yayasan Buddha Tzu Chi di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Minggu (21/12/2025).

"Doakan kami, hari ini kita mulai pembangunan hunian tetap di Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan juga sudah di Tapanuli Selatan," kata Maruar dikutip dari siaran pers, Senin (22/12/2025).

Dia menyampaikan pembangunan hunian tetap akan dilakukan di Aceh dan Sumatra Barat. Maruarar menuturkan langkah ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai wujud kehadiran negara bagi rakyat yang terdampak bencana.

"Ke depan, kita juga akan mulai pembangunan hunian tetap untuk saudara-saudara kita di Aceh dan Sumatera Barat. Sesuai arahan Presiden, semua unsur negara harus hadir dan bekerja kompak," ujarnya.

Total ada 2.603 unit hunian tetap siap dibangun pada tahap awal dan mulai dilaksanakan bulan ini meski masih dalam fase tanggap darurat.

Pembangunan hunian tetap ini merupakan bagian dari program pemulihan pascabencana yang dilaksanakan secara terpadu oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta melibatkan dukungan lintas kementerian dan lembaga.

Di Kota Sibolga, pembangunan hunian tetap bagi korban banjir juga resmi dimulai setelah pemerintah kota dan DPRD setempat sepakat menghibahkan lahan untuk kepentingan masyarakat. Maruarar mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah dalam mendukung percepatan pembangunan.

"Terima kasih kepada Wali Kota dan DPRD yang bergerak cepat. Hari ini kita mulai pembangunan hunian tetap, bukan hunian sementara. Ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo, bekerja cepat dan nyata untuk rakyat," tutur Maruarar.