Sukses

Jalan 4 Bulan, Sri Mulyani Baru Kantongi Pajak Segini

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap besaran pajak yang sudah dipungut sebesar Rp 624,19 triliun. Angka ini merupakam akumulasi dari Januari-April 2024.

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap besaran pajak yang sudah dipungut sebesar Rp 624,19 triliun. Angka ini merupakan akumulasi dari Januari-April 2024.

Dia menjelaskan, angka ini setara dengan 31,38 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN Tahun 2024 ini. Tercatat juga peningkatan dari pengumpulan perbulannya sejak awal tahun.

"Penerimaan pajak kita sampai dengan akhir April adalah Rp 624,19 triliun, ini artinya 31,38 dari tsrget APBN dikumpulkan sampai dengan akhir April," ungkap Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita, Senin (27/5/2024).

Jika dirinci, Kementerian Keuangan mengumpulkan pajak sebesar Rp 149,25 triliun di Januari 2024, lalu naik jadi Rp 269,02 triliun di Februari, Rp 393,91 di Maret, dan melonjak ke Rp 624,19 triliun secara akumulasi di April 2024.

Jika dilihat dari komponen pajak, setoran terbesar datang dari Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas dengan Rp 377 triliun atau 35,45 persen dari target tahunan. Tapi kalau dilihat dari besaran pertumbuhannya terkoreksi negatif 5,43 persen.

"Jadi kalau kita lihat, PPh non migas turun karena ada penurunan dari PPh tahunan terutama untuk korporasi atau badan. Artinya perusahaan-perusahaan dengan harga komoditas turun terjadi penurunan profitabilitas sehingga kewajiban mereka membayar pajak juga mengalami penurunan terutama untuk pertambangan komoditas," jelasnya.

Kemudian, untuk PPN dan PPnBM Kemenkeu mampu mengumpulkan Rp 218,5 triliun, ini 26,9 persen dari tsrget. Perolehan ini sedikit di bawah target dengan 26,93 persen dari target tahunan. Namun secara bruto masih tumbuh 5,93 persen.

PBB dan PPh Migas

Lalu, pengumpulan dari PBB sebesar Rp 3,87 triliun, angka, ini 10,27 dari target atau turun tajam 22,59 persen. Penyebabnya adalah tidak terulangnya pembayaram tagihan tahun 2023.

Selanjutnya, PPh Migas terkumpul Rp 24,8 triliun ini 32,49 persen dari target. Serta mengalami penurunannya sangat tajam 23,2 persen.

"Untuk PPh migas ini penyebabnya adalah lifting yang selalu mengalami penurunan dari tahun ke tahun," pungkasnya.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Rp 55,5 Triliun Duit Negara Sudah Disebar untuk Bansos, Terbanyak Lewat Kemensos

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah mengucurkan dana sebesar Rp 55,5 triliun dari kas negara untuk bantuan sosial (bansos) hingga April 2024 ini. Paling banyak digelontorkan oleh Kementerian Sosial.

Menkeu mencatat, realisasi bansos ini lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2023 lalu. Terjadi penurunan 2,9 persen dari Rp 57,1 triliun tahun lalu.

"Untuk belanja bansos sampai dengan April Rp 55,5 triliun, kalau dilihat dari tahun 2023 sebetulnya malah justru mengalami penurunan 2,9 persen," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita, Senin (27/5/2024).Berdasarkan pos pelaksanaan bansos, Kementerian Sosial menjadi yang paling besar dengan penyaluran Rp 27,7 triliun. Ini diberikan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dengan 10 juta sasaran penerima. Serta, Kartu Sembako bagi 18,7 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

"Kemenkes Rp 15,4 triliun, ini besar karena untuk meng-cover PBI dari Jaminan Kesehatan Nasional bagi 96,7 peserta yang tidak mampu," ujar dia.

Selanjutnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi mencatat penyaluran Rp 10,7 triliun. Ini diberikan untuk peserta Kartu Indonesia Pintar sebanyak 7,9 juta siswa dan untuk mahasiswa KIP Kuliah 735 ribu mahasiswa.

Lalu, Kementerian Agama sebesar Rp 1,6 triliun untuk bantuan pelajar yang tidak mampu sebanyak 1,5 juta siswa. Serta, KIP Kuliah bagi 42.900 mahasiswa.

"Untuk BNPB 64,6 miliar untuk tanggap darurat bencana," pungkasnya.

3 dari 3 halaman

APBN Masih Surplus hingga April 2024

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan kinerja Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan keseimbangan primer hingga April 2024. Dalam catatannya, APBN 2024 masih dalam posisi surplus dengan rincian Rp 75,7 triliun atau 0,33 persen.

"Kinerja APBN 2024 april terlihat bahwa APBN dan keseimbangan primer masih dalam posisi surplus," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Jakarta, Senin (27/5/2024).

Sri Mulyani menjelaskan kondisi surplus ditopang oleh pendapatan negara Rp924,9 triliun atau 33 persen dari target APBN dan belanja negara Rp849,2 triliun atau 25,5 persen dari pagu anggaran.

Meski begitu pendapatan negara jika dibandingkan tahun sebelumnya di periode yang sama mengalami penurunan yakni 7,6 persen secara tahunan (year on year/yoy). Sedangkan belanja negara tumbuh sebesar 10,9 persen (yoy).

Bendahara negara itu menuturkan menurunnya pendapatan negara pada April 2024, karena tahun lalu pemerintah masih mendapatkan windfall harga dari berbagai komoditas.

"Namun kalau dilihat dari tingkat pendapatan negara yang kita kumpulkan terjadi penurunan dibanding tahun lalu, teman-teman rasakan masih ingat memang kita mendapatkan windfall dari banyak komoditas yang meningkat jadi ada 7,6 persen penurunan (yoy) dari pendapatan negara pada akhir April," jelas dia.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini