Harga Beras Mahal, Petani Usul Pemerintah Lakukan Ini

Liputan6.com, Jakarta Serikat Petani Indonesia (SPI) melihat fenomena harga beras mahal di pasaran. Hal ini, turut memberikan dampak ke berbagai aspek, baik tingkat petani hingga tingkat konsumen.

Diketahui, naiknya harga beras turut membebani masyarakat sebagai konsumen. Di sisi lain, petani merasakan penghasilan tambahan dari meningkatnya harga gabah. Meski, masih banyak petani yang harus membeli beras sesuai harga yang berlaku.

Sekretaris Utama SPI Agus Ruli meminta pemerintah mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Baik dari sisi petani pada segi pendapatannya, maupun di sisi konsumen dari harga jual beras di pasaran.

"Untuk pemenuhan stok dan sekaligus menguntungkan petani, pemerintah harus merevisi HPP (Harga Pembelian Pemerintah) gabah yang menguntungkan untuk petani, mengacu pada biaya produksi petani dan kondisi pasar," ucap Ruli kepada Liputan6.com, dikutip Jumat (23/2/2024).

Dia mengakui, pemerintah memang sudah menaikkan HPP gabah tersebut pada awal 2023 lalu. Pemerintah mengerek HPP dari Rp 4.500 per kilogram menjadi Rp 5.000 per kilogram.

Namun, naiknya HPP gabah itu masih menjadi beban petani. Pasalnya, biaya produksi petani juga naik menjadi Rp 5.000 per kilogramnya. "(Sementara) harga pasar juga sudah diatas Rp 6.000 (per kilogram), itu yang kemudian jadi kendala badan yang mendapat penugasan untuk melakukan penyerapan," tuturnya.

Kawal HET Beras

Harga pasar gabah yang tinggi itu, dinilai jadi beban bagi Perum Bulog, sebagai BUMN yang bertugas menyerap hasil panen dalam negeri. Pasalnya, penyerapan ini jadi kunci krusial untuk penetapan harga jual ke konsumen nantinya.

Sementara itu, untuk pengaturan harga di tingkat konsumen, Ruli meminta pemerintah mengawasi penerapan harga eceran tertinggi (HET).

"Pemerintah juga harus (melakukan) pengawasan terhadap HET beras, dan upaya penegakan hukum," tegasnya.