Trump Tangguhkan Sanksi Ekonomi terhadap Rusia, Ini Alasannya

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menunda penerapan paket sanksi baru yang luas terhadap ekonomi Rusia. Kepada Kongres, ia menuturkan, penundaan undang-undang yang telah disahkan oleh kedua majelis itu dilakukan demi kepentingan nasional.

Mengutip the Guardian, Minggu, (18/10/2026), lewat perintah eksekutif pada Jumat, 16 Oktober 2026, Trump menangguhkan berbagai sanksi, pembatasan dan bea terhadap Rusia.

Langkah ini diambil di tengah kritik terbuka yang ia lontarkan terhadap Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy termasuk pernyataan Ukraina memerlukan pemimpin baru.

Keputusan ini disambut baik oleh utusan kepresidenan Rusia, Kirill Dmitriev. Di media sosia, ia menulis, penangguhan Undang-Undang Graham oleh pemerintahan Trump merupakan momen penting dan sungguh bersejarah.

Trump menandatangani undang-undang tersebut bulan lalu, setelah Kongres meloloskannya melalui kesepakatan bipartisan yang jarang terjadi. Undang-undang ini bertujuan untuk mempercepat upaya memutus aliran sumber daya keuangan yang mendanai perang Rusia melawan Ukraina.

Serangan terhadap pembangkit listrik mencerminkan strategi Rusia untuk membuat kota-kota di Ukraina tidak layak huni.

Undang-undang tersebut yang didorong utamanya di Kongres oleh mendiang Senator Lindsey Graham menargetkan pejabat Rusia, bank-bank Rusia, serta armada kapal tanker bayangan yang memfasilitasi distribusi energi Rusia. Aturan ini sedianya akan mulai berlaku dalam dua hari ke depan.

Undang-undang ini juga menginstruksikan Trump untuk mengenakan tarif hingga 100% terhadap lima importir utama minyak atau gas alam Rusia, dengan pengecualian bagi negara-negara yang mengimpor kurang dari 15% dari total ekspor gas alam Rusia dan telah mengambil langkah signifikan untuk mengurangi impor tersebut.

Pengumuman Jumat ini muncul sepekan setelah Trump menyatakan, AS telah sepakat untuk membeli solar  dari Rusia guna menekan harga energi global. Langkah ini membalikkan kebijakan tekanan yang selama bertahun-tahun diterapkan oleh AS dan negara-negara Barat terhadap Kremlin agar mengakhiri perang melawan Ukraina.

Pekan lalu, Trump mengungkapkan, Rusia akan segera memasok lebih dari 300.000 metrik ton diesel, diikuti oleh 500.000 ton tambahan pada bulan November, dan 1 juta ton lagi “segera setelahnya”.

Ia menambahkan Rusia akan mengirimkan tambahan 3 juta ton “dalam waktu singkat” setelah periode tersebut. Presiden menghadapi kritik luas setelah membuat pengumuman tersebut, dengan belasan senator AS termasuk enam anggota Partai Republik mendesak Trump untuk membatalkan kesepakatan dieselnya.

Sebuah surat dari kelompok anggota parlemen lintas partai yang dikirim pada Selasa mendesak Trump untuk melaksanakan wewenang penjatuhan sanksi yang tercantum dalam undang-undang yang disahkan bulan lalu, yang disebut “Undang-Undang Sanksi terhadap Rusia dan Iran Lindsey O. Graham Tahun 2026”.

Berdasarkan undang-undang yang telah ia tandatangani tersebut, Trump memiliki waktu hingga 18 Oktober untuk menerapkan sanksi dan tarif terhadap sektor energi Rusia, atau memberikan pengecualian. Pemerintahannya belum memberi tahu anggota parlemen apakah mereka akan menerapkan sanksi tersebut atau mengeluarkan pengecualian.

Zelenskyy mengatakan pada Jumat, kesepakatan diesel tersebut berarti uang tunai “akan mulai mengalir kembali ke Rusia”. Pernyataan ini disampaikan saat ia bertemu dengan para pemimpin Eropa di Brussel.

Trump mengejutkan Zelenskyy akhir pekan lalu dengan mengumumkan Ukraina dan Rusia telah sepakat untuk tidak menargetkan fasilitas energi satu sama lain.

Menjelang pemilihan paruh waktu bulan depan, Trump menyalahkan serangan Ukraina terhadap kilang minyak Rusia sebagai penyebab naiknya harga energi situasi yang dapat membuat Partai Republik kehilangan keunggulan tipis mereka di Senat dan DPR AS.

Pemerintahan Trump diduga menahan informasi intelijen dari Ukraina mengenai serangan rudal balistik Rusia yang akan datang, serta membatasi Starshield versi militer dari jaringan internet satelit Starlink untuk mencegah penggunaannya pada pesawat nirawak (drone) yang terbang dengan kecepatan lebih dari 100 mil per jam (161 km/jam). Namun, kedua dugaan ini belum dikonfirmasi secara resmi.

Undang-undang sanksi AS tersebut juga menjadi poin utama dalam kampanye Senator Darline Graham saudara perempuan Lindsey Graham yang ditunjuk untuk menyelesaikan sisa masa jabatan Lindsey, dan kini mencalonkan diri untuk menggantikannya di Senat secara permanen.

Dalam sebuah debat awal pekan ini melawan kandidat dari Partai Demokrat untuk wilayah South Carolina, Annie Andrews, Graham yang mendapatkan dukungan dari Trump dan dijadwalkan untuk berkampanye bersamanya di South Carolina minggu depan mengatakan “sangat bangga” telah membantu meloloskan undang-undang tersebut.

Meski demikian, ia mengakui keputusan mengenai bagaimana undang-undang itu diimplementasikan sepenuhnya berada di tangan Trump. “Hal ini memberikan perangkat yang dapat digunakan oleh presiden jika ia memilih untuk melakukannya guna mengakhiri perang melalui sanksi ekonomi,” ujar Graham dalam debat di Columbia.

“Jadi, terserah kepadanya apakah ia ingin menggunakan perangkat tersebut atau memilih cara lain. Namun, menurut saya, tujuannya adalah untuk menurunkan harga bahan bakar dan pada akhirnya mengakhiri perang. Dan ketika perang berakhir, harga bahan bakar pun akan turun,” ia menambahkan.