Ombudsman Endus Dugaan Pungutan Liar dalam Rekomendasi Impor Bawang Putih

Liputan6.com, Jakarta Ombudsman RI mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan dugaan pungutan liar dalam proses penerbitan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) bawang putih.

Dugaan ini ditemukan saat Ombudsman melakukan investigasi terkait polemik impor bawang putih pada 2023 lalu.

“Ombudsman menemukan ada pungutan liar RIPH bawang putih yang nilainya bervariatif," ungkap Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika dalam konferensi pers yang disiarkan pada Selasa (16/1/2024).

Yeka membeberkan bahwa, pihaknya mendapat laporan dari pelaku usaha yang dibebankan pungutan ilegal sebesar Rp 200-250/kg dari besaran RIPH yang ingin diterbitkan.

"Misalnya, kalau RIPH-nya mendapatkan kuota 6.000 kg dan Surat Persetujuan Impor (SPI) 1.000 kg, tetap pungutanya ke 6.000 kg sesuai RIPH," jelasnua.

Akibatnya, kuota jual beli dalam penerbitan RIPH ini memungkinkan penerbitan RIPH bawang putih melebihi rencana impor bawang putih yang ditetapkan dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) pemerintah.

Sebagai informasi, kuota impor bawang putih di 2023 adalah sebanyak 560 ribu ton. Di sisi lain, RIPH yang dikeluarkan oleh Kementan kepada importir sebanyak 1,2 juta ton.

"Memang tidak harus samac tapi kalau jumlah seperti itu pasti akan mengakibatkan permasalahan. (Berisiko terjadi) rebutan SPI dan pelaku usaha merugi," imbuh Yeka.

Ombudsman Panggil Pejabat Kementan

Untuk mendapat penjalasan lebih lanjut, Ombudsman RI memanggil sejumlah pejabat Kemeterian Pertanian (Kementan), khususnya dari Direktorat Jenderal Hortikultura.

Pemanggilan pertama dilakukan siang ini pada Selasa, 16 Januari 2023 kepada Direktur Jenderal Hortikultura.

"Besok (17/1) kami akan melakukan pemeriksaan terhadap dua pihak, yaitu Sekretaris Ditjen Hortikultura dan Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura selaku pihak yang melakukan verifikasi dan validasi persyaratan permohonan RIPH berdasarkan Permentan pasal 19 tentang RIPH," beber Yeka.

Berlanjur pada Kamis (18/1) besok, Ombudsman akan memanggil Direktur Perlindungan Hortikultura dan Ditjen Hortikultura, yang bertugas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan hortikultura.

Ppada 2023 lalu, Ombudsman mendapati pengaduan dari sejumlah importir bawang putih terkait RIPH.

Aduan ini salah satunya importir yang tidak mendapatkan Surat Persetujuan Impor (SPI), karena penerbitan RIPH dari Kementan melebihi batas kuota impor.