BPK Minta Peran BPTJ Urus Transportasi Jabodetabek Dioptimalkan

Kantor Bisa WFO 100 Persen, Kawasan Thamrin Ramai Pekerja — Pekerja sedang menunggu transportasi umum di kawasan Jalan Mh Thamrin, Jakarta, Rabu (25/5/2022). Kawasan Jabodetabek memberlakukan PPKM Level 1 mulai 24 Mei selama dua pekan mendatang. Selama kebijakan berlaku, karyawan di perusahaan sektor non esensial diperbolehkan bekerja dari kantor atau work from office (WFO) dengan kapasitas 100 persen. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta peran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dalam mengelola sistem transportasi di wilayah Jabodetabek lebih dioptimalkan lagi.

Saat menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2022 kepada DPR RI dalam Sidang Paripurna, di Jakarta, Selasa, Ketua BPK Isma Yatun menyampaikan fungsi BPTJ sebagai koordinator penyusunan rencana aksi, pemantauan dan evaluasi untuk lebih dioptimalkan.

“BPK merekomendasikan Menteri Perhubungan, agar yang pertama, mengoptimalkan peran Badan Pengelola transportasi Jabodetabek (BPTJ) sebagai fungsi koordinator penyusunan rencana aksi, pemantauan dan evaluasi,” kata Isma Yatun melansir Antara.

Selain itu, lanjut dia, juga perlu mengoptimalkan peran BPTJ dalam menyusun peta jalan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) sebagai kendaraan operasional pemerintahan maupun transportasi umum.

Menurut Isma Yatun, hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa di wilayah Jabodetabek terdapat permasalahan yang apabila tidak diatasi dapat mempengaruhi pencapaian target nasional dalam mengelola transportasi berkelanjutan.

Dia menjelaskan pelaksanaan integrasi transportasi perkotaan di wilayah Jabodetabek belum efektif, seperti, pelaksanaan kegiatan yang belum sesuai target, dan adanya program atau strategi dalam rencana induk yang tidak dapat dilaksanakan.

2 dari 2 halaman

Permintaan Lain

FOTO: Kapasitas Penumpang KRL Jabodetabek Naik Jadi 80 Persen — Sejumlah penumpang naik kereta rel listrik (KRL) di Stasiun Manggarai, Jakarta, Kamis (19/5/2022). Penambahan kapasitas penumpang KRL menjadi 80 persen dibuat menyesuaikan aturan terbaru Surat Edaran (SE) Kementerian Perhubungan Nomor 57 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang dalam Negeri dengan Transportasi Perkeretaapian pada Masa Pandemi COVID-19. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Kemudian, upaya konservasi energi di sektor transportasi juga belum sepenuhnya terlaksana, yang ditunjukkan dengan belum selesainya penyusunan dan penetapan peta jalan KBLBB sebagai kendaraan operasional pemerintahan maupun transportasi umum.

Sehingga, juga belum ada penyerahan peta jalan itu kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menkomarves) selaku ketua tim koordinasi percepatan program KBLBB.

Sementara, BPTJ mencatat, terdapat empat proyek pengembangan konektivitas Jabodetabek yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2023 – 2024, terdiri dari kegiatan Buy The Service (BTS) atau pembelian layanan angkutan umum di Kota Bekasi dan Kota Tangerang tahun 2023 – 2024, dan pembangunan integrasi Stasiun Bogor pada 2024.

Selain itu, juga pembangunan Stasiun Gunung Putri pada 2024, pembangunan jalur sepeda di Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi sepanjang 20,6 kilometer (km) pada 2023, dan pembangunan jalur sepeda di Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan sepanjang 25,9 km pada 2024.

Sejauh ini, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) belum melakukan sosialiasi.

Pemprov DKI Jakarta menguji coba JakLingko untuk sejumlah moda transportasi di Ibu Kota. Wagub DKI Jakarta, Riza Ahmad Patria, berharap langkah ini dapat menekan angka kemacetan di Ibu Kota dan memudahkan masyarakat.

BPK
Organisasi
BPK merupakan singkatan dari Badan Pemeriksa Keuangan.
Lihat Selengkapnya
BPK
BPTJ
Organisasi
BPTJ adalah singkatan dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.
Lihat Selengkapnya
BPTJ
BPJT
transportasi