KPK Sebut Pola Lobi BPK Diduga Tak Hanya di Muara Enim

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan pola pengondisian hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diduga terjadi tidak hanya di Kabupaten Muara Enim, namun juga daerah lainnya. Penyidik kini menemukan indikasi serupa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dan Empat Lawang, Sumatera Selatan.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan temuan tersebut muncul dalam proses penyidikan perkara dugaan pengondisian hasil audit BPK di Muara Enim.

"Jadi yang bersangkutan pemeriksa dari auditor ini tidak hanya diminta untuk melakukan pemeriksaan di wilayah Muara Enim saja gitu," kata Taufik dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (19/8/2026) malam.

"Jadi ada beberapa, ada beberapa wilayah yaitu Muara Enim, PALI, dan yang ketiga ada (Empat) Lawang gitu," tambahnya.

Indikasi tersebut turut terungkap setelah penyidik memeriksa Bupati PALI Asgianto. Pemeriksaan dilakukan untuk mengurai kemungkinan adanya pola yang sama dalam dugaan pengondisian opini BPK di sejumlah daerah.

Taufik mengatakan penyidik masih menelusuri apakah modus yang terjadi di Muara Enim memiliki kesamaan dengan dugaan praktik di PALI dan Empat Lawang, termasuk kemungkinan keterlibatan para tersangka dalam perkara Muara Enim.

"Ini akan didalami oleh tim penyidik karena ada, ada pola yang mungkin atau peluang-peluang untuk dilakukan pendalaman apakah yang terjadi di Muara Enim itu modelnya sama dengan di daerah-daerah lain yang dilakukan, baik itu oleh tersangka A (Angga) atau tersangka T (Titin)," terang Taufik.

Meski menemukan indikasi serupa, KPK masih memusatkan penyidikan pada perkara yang terjadi di Muara Enim. Keterangan Bupati PALI dinilai dapat memperkuat dugaan adanya niat jahat atau mens rea dari pihak-pihak yang diduga mengatur hasil pemeriksaan BPK.

"Ini memperkuat, bahwa niat atau mens rea-nya dari si tersangka, yaitu si auditor BPK dan perantara yang si tersangka A ini, untuk kemudian mengatur atau mengondisikan hasil-hasil temuan-temuan yang diperoleh oleh tim pemeriksa BPK yang Kanwil Provinsi Sumsel begitu. Jadi ini masih didalami lagi oleh tim penyidik," terang Taufik.

Menurut Taufik, temuan di daerah lain akan digunakan untuk memperkuat konstruksi perkara di Muara Enim, bukan untuk mengalihkan fokus penyidikan ke wilayah lain.

"Tetapi pola itu kemudian tim akan memperkuat modus-modus yang dilakukan di Muara Enim gitu. Jadi ini untuk menambah bukti bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tersangka di Muara Enim itu juga ini ada wilayah-wilayah lain, begitu. Jadi bukan, bukan kemudian akan fokus ke wilayah lain gitu, tapi yang Muara Enim yang menjadi fokus oleh tim penyidik," imbuhnya.

Sebelumnya, KPK memeriksa Bupati PALI Asgianto dalam rangkaian penyidikan perkara tersebut. Dari pemeriksaan itu, penyidik menemukan dugaan adanya permintaan agar Kabupaten PALI memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, seperti yang diupayakan di Kabupaten Muara Enim.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan tersebut diduga muncul karena PALI belum pernah memperoleh opini WTP sejak 2013. Asgianto kemudian diduga meminta bantuan Angga (AG), salah satu tersangka dalam perkara suap BPK, agar Kabupaten PALI mendapatkan opini tersebut.

“Di mana Kabupaten PALI ini sejak 2013, ini belum pernah mendapatkan WTP, opininya selalu WDP," ungkap Budi.

"Jadi Bupati PALI ini meminta bantuan kepada Saudara AG, yang juga menjadi tersangka dalam perkara ini, dan juga kepada Saudara BB (Bobby Adhityo Rizaldi), yang sebelumnya juga pernah dilakukan pemanggilan sebagai saksi. Bagaimana agar Kabupaten PALI ini bisa mendapatkan opini WTP, ya," sambung dia.

Keterangan Asgianto tersebut menjadi salah satu petunjuk bagi penyidik mengenai dugaan praktik serupa di luar Muara Enim. Namun, KPK masih mendalami apakah permintaan untuk memperoleh opini WTP tersebut kemudian berlanjut pada pemberian uang atau suap.

“Untuk itu, penyidik masih akan terus mendalami, menelusuri adanya dugaan praktik-praktik serupa,” jelas Budi.

KPK juga masih memeriksa saksi-saksi lain untuk memperjelas rangkaian peristiwa dan memastikan bagaimana upaya memperoleh opini WTP di Kabupaten PALI dilakukan.

“Tentu penyidik masih akan mendalami lagi, masih membutuhkan penelusuran dan pemeriksaan kepada saksi-saksi lainnya untuk memperterang konstruksi bagaimana pihak-pihak di Kabupaten PALI ini menginginkan agar opini di lingkungan Kabupaten PALI ini menjadi WTP,” pungkas Budi.