Menelusuri Jejak Sejarah Rupiah di Pulau Belakang Padang

Di awal-awal, warga Pulau Belakang Padang belum familiar dengan mata uang Rupiah. Barulah di masa  setelah masa konfrontasi, warga mengenal alat tukar atau mata uang yang dikeluarkan pemerintah Indonesia khusus Provinsi Riau.

Salah satunya yaitu mata Uang KRrp (Kepulauan Riau rupiah). Semenjak itu masyarakat belakang padang mengenal Rupiah dan kemudian KRrp beralih menjadi uang Rupiah.

Namun walaupun Rupiah resmi menjadi alat tukar di Belakang Padang dan pulau- pulau sekitarnya, pada tahun 1990-an, Dolar Singapura masih tetap beredar di kalangan masyarakat nelayan yang berada di pulau-pulau terpencil.

Ini diakui Wak Cuy Tokoh, masyarakat Tionghoa Belakang Padang asal kelahiran Pulau Buluh. Dia bercerita bagaimana kehidupan masyarakat Pulau Belakang Padang menggantungkan kebutuhan hidupnya kepada Singapura.

“Sejak kecil saya dibawa sama bapak membawa dan mengambil barang dagangan ke Singapura, terkadang ditukar dengan barang, terkadang dengan uang dolar,” tutur Wak Cuy.

Saat itu, nilai uang ringgit ataupun uang Dolar Singapura nilainya setara dengan Rupiah. Namun uang KR hanya berlaku sebentar, sekitar setahun hingga 1963.

“Satu KR setara dengan satu Dolar Singapura maupun Ringgit Malaysia. Namun setelah uang KRrupiah diganti dengan Uang Rupiah, dagangannya banyak rugi karena tidak sebanding nilainya," jelas Wak Cuy.

Camat Belakang Padang, Yudi Admajianto mengatakan jika Kecamatan Belakang Padang yang terdiri dari 3 kelurahan merupakan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai wilayah Strategis Nasional Perbatasan.

Saat ini pertumbuhan penduduk Belakang Padang lebih pesat dibandingkan puluhan tahun lalu, pasca pengembangan Pulau Sambu sebagai pusat logistik kilang minyak dan pengembangan Pulau Batam sebagai Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan Bebas.

Ia mengaku di Era tahun 1990 awal sempat beredar uang asing khususnya Dolar di kalangan masyarakat. Uang ini ada di kepulauan yang aksesnya jauh dari darat.

Namun, Yudi mengatakan kesadaran warga Belakang Padang sekarang ini jauh berbeda dengan puluhan tahun lalu. Mereka sudah mengenal bahwa Rupiah melupakan simbol kedaulatan negara dan alat transaksi negara yang sah.

Warga di sebagian pulau yang penduduknya sedikit serta transportasi sulit terjangkau, memilih menyimpan uang tunai hingga Rp 20 juta sampai Rp 30 juta dari jerih parah menangkap ikan saat melaut. Perputaran ekonomi warga antara lain berasal dari hasil laut dan sektor pariwisata. 

Menurut Yudi, perekonomian masyarakat di Pulau terus membaik. Sebab itu sebagai aparat pemerintah setempat, dia sudah mengusulkan kepada sejumlah Bank Daerah dan Bank nasional untuk membuka kantor cabang demi melayani masyarakat. Sebab hingga 2018, akses perbankan seperti ATM belum ada di wilayah ini.

“Bayangkan saja orang mau kesini tidak ada akses perbankan. Awalnya ada bank kemitraan koperasi dari Bank Danamon tahun 2012, setelah itu tahun 2019 mesin ATM BRI dan bank Riau kepri,” ungkap Yudi.

Walaupun di kalangan masyarakat belum mengenal transaksi keuangan non tunai, tetapi Pemerintah kota, Provinsi maupun Pusat sudah menggunakan uang digital atau transaksi nontunai.

Seperti pembayaran pegawai pemerintahan, BPND, BLT insentif RT/RW,Posyandu dan program pemerintah lainya seiring masuknya Bank Daerah yaitu Bank Riau Kepri.

“Seharusnya sebagai pulau terluar, Belakang Padang untuk akses perbankan setara dengan Batam. Saya berharap bersama masyarakat kecamatan Pulau Belakang Padang sebagai kawasan pulau terdepan di wilayah kesatuan NKRI menantikan kehadirannya Perbankan sebagai realisasi kehadiran negara, “ ungkapnya.

Sementara itu Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Musni Hardi K. Atmaja mengatakan Bank Indonesia (BI) Kepri mengaku terus mengenalkan Rupiah ke warga. Caranya melalui edukasi ke sekolah, lembaga pemerintah hingga melalui posko - posko edukasi yang dibuat BI di masyarakat. 

”Tentunya ini dalam undang- undang, wajib menggunakan rupiah di NKRI. Itulah simbol kedaulatan negara kita sebagai bangsa yang berdaulat dan merdeka kita harus bangga menggunakan Rupiah sebagai bentuk pengakuan kita terhadap kedaulatan negara kita,” kata dia.

Musni mengingatkan bahwa Indonesia memiliki pengalaman terkait lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan beberapa waktu lalu. Ternyata salah satu penyebab karena warga setempat tidak menggunakan rupiah.

"Kita dorong agar masyarakat menggunakan Rupiah untuk bertransaksi di NKRI kalau bukan kita siapa lagi," jelas dia.

Musni menyatakan, penggunaan uang di Provinsi Kepulauan Riau masih banyak dilakukan tunai. Ke depan diharapkan masyarakat di Kepulauan Riau lebih banyak penggunaan uang elektronik

“Uang digital lebih baik supaya masyarakat dapat mengembangkan usaha lebih baik dan juga semakin dekat dengan perbankan,”ungkapnya.

Lebih lanjut Musni menjelaskan Pemerintah Indonesia sebenarnya mempunyai peraturan mengenai peedaran rupiah untuk transaksi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Dalam beleid menyebutkan, rupiah sebagai mata uang yang wajib digunakan dalam transaksi. Artinya, transaksi di mana pun, baik di perkotaan hingga daerah terpencil, mulai dari industri besar hingga industri kecil, wajib menggunakan rupiah dalam perputaran uang mereka.

Selain aturan tersebut, penggunaan rupiah juga sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2012 mengenai Penetapan Tarif Layanan dengan Menggunakan Rupiah.

Terbaru, Bank Indonesia (BI) telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 17/3/2015 pada 31 Maret 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam aturan ini disebut bahwa siapapun individu yang berada di wilayah NKRI wajib menggunakan rupiah.

Transaksi dan pembayaran yang dilakukan wajib menggunakan rupiah. Bahkan, BI telah mengeluarkan Surat Edaran BI (SEBI) Nomor 17/11/DKSP tanggal 1 Juni yang di dalamnya juga berisi bahwa siapapun yang melanggar aturan ini, mereka bisa merasakan hukuman bui maksimal satu tahun. Aturan ini diharapkan bisa terus menekan dan mengingatkan siapapun agar menggunakan rupiah dalam setiap transaksi.(*)