Pangkas Birokrasi, Jokowi Minta Laporan SPJ Hanya 2 Halaman

Liputan6.com, Jakarta Presiden RI Joko Widodo akan menyederhanakan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) untuk seluruh Kementerian/Lembaga mulai 2017.

Jokowi mengaku, saat ini kurang sederhananya SPJ ini menjadi satu faktor sulitnya pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi..

"Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) sekarang itu tidak kelihatan lalu lalang di sawah, karena energi habis untuk ngurus SPJ, lembur bukan urus bagaimana memberikan penyuluhan tapi karena urus SPJ," papar Jokowi dalam‎ Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi 2016 di Balai Kartini, Jakarta‎, Kamis (1/12/2016).

Tidak hanya itu, Jokowi juga mendapati para guru dan Kepala Sekolah sering lembur bukan karena memikirkan pengajaran yang lebih baik ke para murid, melainkan habis waktunya hanya untuk menyusun SPJ.

Hal serupa juga terjadi di pemerintahan, baik para Gubernur, Walikota ataupun Bupati di seluruh wilayah Indonesia. Alhasil, selama ini laporan SPJ selalu terdiri dari puluhan lembar halaman. Ini yang dinilai Jokowi kurang efektif.

Untuk itu, Jokowi sudah memerintahkan ke Menteri Keuangan untuk bisa membuat SPJ tersebut lebih singkat namun bisa dipertanggungjawabkan.

"Saya tidak tahu laporan yang puluhan halaman itu dibaca atau tidak. Akhirnya, saya berikan kalau laporan SPJ hanya dua halaman, tidak boleh lebih," paparnya.

Tidak hanya itu, Jokowi juga mendorong seluruh elemen pemerintah untuk menerapkan sistem aplikasi layaknya yang diterapkan selama menjadi Gubernur DKI Jakarta, seperti e-budgeting, dan sebagainya. (Yas)