Tommy Kurniawan Ingin Aset First Travel Dikembalikan untuk Korban Penipuan

Liputan6.com, Jakarta Pesinetron yang juga anggota DPR Tommy Kurniawan menyayangkan dengan diketoknya vonis Mahkamah Agung yang melakukan penyitaan aset First Travel. Penyitaan barang bukti First Travel yang memiliki nilai miliaran rupiah itu, semestinya merujuk pada kondisi calon korban jamaah umrah yang gagal melaksanakan ibadah, akibat oknum yang tidak bertanggung jawab. 

"Dalam hal ini jemaah yang menjadi korban dari kasus penggelapan dan penipuan tersebut. Kita tahu semua, jemaah sangat ingin untuk melaksanakan ibadah umrah ke Tanah Suci. Dan mestinya putusan tersebut memikirkan dan berpihak untuk mencari solusi, bagaimana agar para korban Jemaah First Travel ini bisa diringankan. Lebih baik lagi bisa dikembalikan dananya atau diberangkatkan untuk melaksanakan niat awal para korban, yakni melaksanakan ibadah umrah," ujar Tommy Kurniawan dalam keterangannya kepada wartawan, baru-baru ini.

Tommy Kurniawan menganggap dengan kejadian ini, para korban yang mengalami kerugian harus dibantu. Dirinya pun berharap apa yang menjadi putusan Mahkamah Agung bisa meringankan calon jemaah umrah.

"Yang mengalami penderitaan berat atas kasus inikan para Jemaah. Hak-hak korban para Jemaah ini yang mestinya harus dipertimbangkan dan dipikirkan dengan benar. Menurut saya, sudah semestinya aset First Travel yang dilelang bisa dibuat polesenya agar para korban bisa diringankan dan bisa melaksanakan nawaitunya untuk ibadah umrah," sambung kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Hal senada juga diungkapkan oleh Anggota Komisi III DPR-RI Moh. Rano Alfath yang juga dari F-PKB. Ia menekankan bahwa Komisi III mendukung agar uang hasil penyitaan tersebut dikembalikan ke korban. Pernyatan Majelis Hakim yang meminta masyarakat untuk ‘ikhlas’ dinilai kurang tepat. Karena jumlah korban yang terjerat berjumlah sekitar 63 ribu orang lebih dengan kerugian sekitar Rp 900 miliar. Bagaimanapun juga, penegakan hukum harus digalakkan supaya menciptakan karakter hukum Indonesia yang just dan fair.

"Dari Komisi III kami hormati keputusan Mahkamah Agung, tapi di sisi lain kami juga mendorong agar uang tersebut dikembalikan ke masyarakat. Memang korban yang terjerat jumlahnya sangat banyak dan akan menjadi tantangan tersendiri untuk dapat memecahkan persoalan itu. Tapi jangan jadikan ‘ribet’ sebagai alasan. Ini bukan perkara ikhlas atau tidak ikhlas, tetapih penegakan hukum yang adil dan tidak berpihak," ungkap legislator muda yang juga Bendahara Umum Garda Bangsa di Kompleks Parlemen RI, Senayan.