Aksi Buruh di Jabar Belum Usai, Beberkan Tuntutan hingga Berencana Kembali Turun ke Jalan

Liputan6.com, Jakarta Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyampaikan sejumlah tuntutan usai demo besar-besaran beberapa waktu lalu. Mereka bahkan berencana untuk kembali turun ke jalan.

Salah satu tuntutan buruh adalah mendorong Polri untuk melakukan restorative justice terhadap para peserta aksi demonstrasi pada 25 hingga 30 Agustus 2025. Mereka mendesak agar yang tidak terlibat perusakan dan bertindak anarkistis segera dibebaskan dari tahanan.

Menurut Ketua KSPSI Jawa Barat, Roy Jinto, hampir sebanyak 600 orang dari seluruh Indonesia yang perlu dilakukan restorative justice. Dia menilai, peserta aksi itu di antaranya terdiri dari ojek online, buruh, mahasiswa, dan elemen masyarakat lainnya.

"Kalau catatan kita, seluruh Indonesia kurang lebih 600 orang perlu dilakukan restorasi justice terhadap teman-teman peserta aksi yang murni, yang tidak terlibat dalam pengerusakan, pembakaran, tetapi murni menyuarakan aspirasinya," ucap Roy di Bandung, Rabu (16/09/2025).

Dia melanjutkan, saat ini Polri tengah mengusut adanya dugaan aktor intelektual di balik aksi anarkistis yang membakar sejumlah fasilitas umum di beberapa wilayah. Roy mengatakan, buruh mendukung agar Polri bisa mengungkap adanya dugaan pihak-pihak yang memanfaatkan situasi tersebut.

"Kita mendorong usut tuntas dan buka secara terang benderang siapa yang mendanai tersebut dan siapa di belakang itu semua. Jangan sampai isu ini menjadi liar sehingga di antara sesama aktivis di gerakan sosial, di gerakan buruh, mahasiswa, tani, nelayan, ojol, dan sebagainya saling curiga mencurigai," beber dia.

Di samping itu, lanjut Roy, pihaknya menuntut agar DPR RI agar segera mensahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Keternagakerjaan sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.168/PUU-XXI/2023. Menurutnya, Komisi IX DPR tidak memahami perintah MK untuk membuat undang-undang baru.

"Cuma kami melihat bahwa DPR RI, Komisi IX khususnya, gagal paham. Perintahnya adalah undang-undang baru, tetapi seolah-olah ini revisi dari pada Undang-undang Cipta Kerja. Nah, perintah MK itu buat undang-undang baru ketenangan kerja, bukan merevisi Undang-undang Cipta Kerja Nomor 6 tahun 2023. Dan ini kita dorong, dan kita kawal, dan mungkin setelah kondisi membaik," jelas dia.

Dia melanjutkan, buruh akan terus mengawal rancangan tersebut hingga tanggal 23 September 2025 mendatang. Bahkan, pihaknya juga akan kembali menuntut apa yang dikatakan Presiden RI Prabowo Subianto saat May Day tentang penghapusan outsourcing.

"KSPSI dan KSPI akan menentukan sikap untuk ke depan mengawal itu baik turun ke jalan tetapi nanti setelah kita melihat perkembangan tanggal 23 di komisi. Presiden sudah berjanji di Mayday kemarin adalah outsourcing akan dihapus. Kemudian upah sektor akan dikembalikan secara utuh. Tetapi di draft tersebut masih hanya sebatas revisi yang dibuat oleh Komisi IX DPR RI," beber Roy.

Buruh juga meminta kepada polisi agar berlaku adil terhadap demonstran yang ditahan usai protes tunjangan DPR beberapa waktu lalu.

"Mendukung dan berada di garis terdepan untuk tegaknya supremasi sipil di Indonesia," ujar Roy.

Selain itu, Roy juga berpendapat reformasi kepolisian harus dimaknai perbaikan dan pembenahan sistem di kepolisian.

"Agar kepolisian lebih profesional dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," ucap Roy.