RUU Pelindungan Ketenagakerjaan, Ini Catatan Apindo

Liputan6.com, Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyoroti pentingnya kepastian dan keberlanjutan pekerjaan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan. Keberlangsungan pekerjaan sektor formal dinilai perlu dipastikan secara berkelanjutan, tidak sebatas memberikan perlindungan kepada tenaga kerja semata.

Ketua Umum Apindo, Shinta Widjaja Kamdani, mencatat bahwa dari total lapangan kerja di Indonesia, sekitar 59% di antaranya masih didominasi oleh sektor informal. Oleh karena itu, Indonesia dinilai membutuhkan lebih banyak penciptaan lapangan kerja formal. Ia berharap RUU Pelindungan Ketenagakerjaan memuat regulasi yang dapat menjawab persoalan tersebut.

"Ini tentu menjadi perhatian serius. Jika regulasi ini tidak dibuat berimbang dan hanya berfokus pada aspek perlindungan tenaga kerja saja, bagaimana dengan nasib keberlanjutan pekerjaan itu sendiri? Sebab, bukan hanya pekerja yang butuh dilindungi, tetapi ketersediaan lapangan kerjanya juga perlu dijaga," ungkap Shinta di Kantor Apindo, Jakarta, Rabu (30/9/2026).

RUU Pelindungan Ketenagakerjaan sendiri ditargetkan dapat disahkan menjadi Undang-Undang (UU) sebelum 8 Oktober 2026. Shinta berharap substansi aturan tersebut memuat keberpihakan terhadap kelangsungan dunia usaha di samping pemenuhan hak-hak pekerja.

Apindo juga mendorong perlunya perluasan kesempatan kerja baru untuk menekan angka pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Kita ingin menghindari peningkatan PHK sekaligus mendorong pembukaan lapangan kerja baru. Saya rasa hal ini harus menjadi faktor pertimbangan utama dalam melihat kondisi ketenagakerjaan nasional saat ini," tuturnya.

Pentingnya perluasan kesempatan kerja ini dilatari oleh kondisi ketenagakerjaan nasional yang masih menghadapi tantangan 7,24 juta pengangguran.

Data per Februari 2026 menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada di level 4,68%. Selain itu, sebanyak 87,74 juta dari total 147,67 juta penduduk yang bekerja masih menggantungkan hidup di sektor informal.

Kondisi tersebut menuntut kebijakan ketenagakerjaan mencakup cakupan yang luas, baik bagi masyarakat yang sudah bekerja maupun para pencari kerja. Pemerintah dan DPR RI diharapkan memastikan regulasi ini mampu mempertahankan lapangan kerja yang ada, memperluas porsi sektor formal, serta mempercepat penyerapan kembali pekerja terdampak PHK.

"RUU ini harus menjadi instrumen untuk menjaga pekerjaan yang ada, memperluas kesempatan kerja bagi pencari kerja, mempercepat kembalinya pekerja terdampak PHK ke dunia kerja, serta mendorong terciptanya pekerjaan formal yang produktif dan berkelanjutan,” kata Shinta.

Melihat besarnya tantangan tersebut, Apindo mengusulkan perubahan nomenklatur menjadi RUU Pelindungan Ketenagakerjaan dan Perluasan Kesempatan Kerja. Shinta menegaskan perubahan ini penting untuk mencerminkan arah kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada hubungan kerja formal semata.

"Usulan ini bukan sekadar perubahan istilah. Nama suatu undang-undang akan menentukan arah kebijakan, cakupan tanggung jawab, hingga ukuran keberhasilannya,” jelasnya.