Reshuffle Kabinet, Pengusaha Minta Kepastian Kebijakan

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani meminta pemerintah menjaga kepastian kebijakan dan kontinuitas program ekonomi setelah reshuffle Kabinet Merah Putih.

Shinta mengatakan dunia usaha membutuhkan stabilitas regulasi dan efektivitas koordinasi pemerintah karena keputusan investasi, ekspansi produksi, dan penciptaan lapangan kerja memiliki horizon jangka menengah hingga panjang.

“Bagi pelaku usaha dan investor, kepastian menjadi sangat penting karena berbagai keputusan bisnis baik investasi, ekspansi kapasitas produksi, maupun penciptaan lapangan kerja dibuat dengan horizon jangka menengah dan panjang,” kata Shinta saat dihubungi Liputan6.com, Kamis (1/10/2026).

Shinta menilai, pergantian pejabat perlu diikuti transisi yang cepat agar tidak menghambat implementasi agenda ekonomi yang sedang berjalan. Menurut dia, pemerintah juga perlu memperkuat koordinasi lintas kementerian karena persoalan usaha mencakup investasi, industri, perdagangan, energi, fiskal, dan ketenagakerjaan.

Apindo meminta, menteri baru menjaga sejumlah agenda ekonomi, terutama daya beli dan permintaan domestik yang menjadi penopang pertumbuhan. Dunia usaha juga membutuhkan kebijakan yang memperkuat daya saing industri melalui kepastian pasokan dan harga energi, bahan baku, logistik, pembiayaan, serta perdagangan.

Shinta mengatakan, penyederhanaan regulasi dan perizinan juga perlu menjadi perhatian karena perubahan kebijakan yang terlalu sering dapat meningkatkan biaya dan risiko usaha.

“Dunia usaha membutuhkan kebijakan yang predictable dan implementasinya konsisten. Perubahan kebijakan yang terlalu sering atau implementasi yang berbeda-beda dapat meningkatkan biaya dan risiko berusaha,” ujarnya.

Dari sisi investasi, Shinta mengatakan, prospek ekspansi usaha lebih ditentukan fundamental ekonomi dan kualitas kebijakan daripada pergantian pejabat. Realisasi investasi pada semester I 2026 mencapai sekitar Rp 1.010,6 triliun atau tumbuh 7,2% secara tahunan, tetapi keberlanjutan investasi tetap membutuhkan kepastian regulasi, stabilitas makroekonomi, dan penyelesaian hambatan implementasi.

Untuk sektor industri, Apindo berharap Menteri Perindustrian memperkuat daya saing dan pendalaman struktur industri melalui kepastian bahan baku, energi yang kompetitif, modernisasi teknologi, pembiayaan, produktivitas tenaga kerja, dan efisiensi logistik.

Sementara itu, Shinta meminta Menko Hilirisasi dan Transisi Energi mengarahkan hilirisasi hingga membentuk rantai nilai yang lebih panjang di dalam negeri. Agenda transisi energi juga perlu mempertimbangkan ketahanan energi, keterjangkauan biaya bagi industri dan masyarakat, serta kepastian roadmap bagi investasi jangka panjang.

Shinta mengatakan dunia usaha masih memiliki ruang untuk mempertahankan pertumbuhan hingga akhir 2026 dan memasuki 2027, tetapi pelaku usaha tetap menghadapi ketidakpastian global, geopolitik, suku bunga, nilai tukar, dan harga energi.

Berdasarkan survei Mid-Year Business Outlook Apindo 2026, sebanyak 37,1% perusahaan memperkirakan kondisi usaha pada 2027 membaik, 42,2% memperkirakan kondisi relatif sama, dan 20,7% memperkirakan kondisi memburuk.

“Pada akhirnya, dunia usaha membutuhkan satu hal yang sangat mendasar: policy certainty dan execution certainty. Pergantian pejabat tidak seharusnya menghentikan momentum,” kata Shinta.