Respons Pengusaha Soal Rencana Pembentukan Pengelola Dana Cadangan Pesangon

Liputan6.com, Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menyoroti rencana pemerintah membentuk lembaga khusus pengelola Dana Cadangan Pesangon (DCP). Rencana tersebut dinilai berpotensi menambah beban perusahaan dan menimbulkan tumpang tindih dengan program perlindungan pekerja yang sudah berjalan.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO, Bob Azam, mengatakan keberadaan lembaga baru tersebut justru menimbulkan kebingungan di kalangan pengusaha. Terlebih, pembentukan badan baru berpotensi memunculkan biaya operasional tetap (fixed cost) yang pada akhirnya menjadi beban bersama.

"Ini cukup membingungkan bagi kita semua karena ada badan baru lagi. Dan setiap badan baru pasti ada fixed cost nya yang nantinya jadi beban kita semua," kata Bob kepada Liputan6.com, Sabtu (14/11/2026).

Menurut dia, saat ini sudah terdapat sejumlah program yang berkaitan dengan perlindungan dan jaminan finansial pekerja. Di antaranya Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), dan Jaminan Pensiun (JP). Selain itu, sejumlah perusahaan juga telah memiliki program dana pensiun sendiri, misalnya melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

"Saat ini Kita juga sudah ada JHT, JKP, JP, ada yang juga beberapa Perusahaan sudah punya dana pensiun misal DPLK," ujar dia.

Menurut dia, dengan kondisi tersebut, Bob mempertanyakan urgensi pembentukan lembaga baru untuk mengelola dana pesangon, terutama jika mekanismenya mengharuskan perusahaan melakukan pemupukan dana tambahan.

"Ini pesangon tapi dikelola seperti pensiun. Ada pemupukan dana baru," ujarnya.

Bob menuturkan, potensi tumpang tindih dalam pengaturan dana pesangon sebenarnya telah menjadi perhatian APINDO sejak awal pembahasan kebijakan tersebut.

Pihaknya telah mengingatkan para pembuat undang-undang mengenai kemungkinan munculnya kewajiban pembayaran berulang kepada satu subjek yang sama. Kondisi ini dinilai perlu dikaji agar tidak menambah beban perusahaan tanpa kejelasan mengenai manfaat dan mekanisme pelaksanaannya.

"Dari awal kita sudah mengingatkan kepada pembuat undang undang adanya potensi tumpang tindih. Satu subyek kita bayar berkali kali. Secara philosophy-nya enggak ketemu," ujar dia.