DJP Temukan 475 Ribu Wajib Pajak Hapus Bukti Potong PPh

Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menemukan indikasi penghapusan bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2025. Praktik tersebut berpotensi membuat nilai pajak yang harus dibayar menjadi lebih kecil dari seharusnya.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengungkapkan, terdapat 475.698 wajib pajak orang pribadi yang masuk dalam sasaran tindak lanjut DJP. Dari jumlah tersebut, terdapat sekitar 3,72 juta bukti pemotongan pajak yang terindikasi dihapus dari SPT Tahunan PPh 2025.

"Adapun nilai PPh pada bukti pemotongan yang dihapus tersebut terindikasi potensinya sekitar Rp 2,01 triliun," kata Bimo dikutip dari akun instagram resmi DJP, Minggu (15/11/2026).

Menurut Bimo, indikasi penghapusan bukti potong tersebut dapat menyebabkan status SPT yang semestinya Kurang Bayar (KB) berubah menjadi Nihil. Selain itu, nilai pajak yang masih harus dibayarkan juga berpotensi menjadi lebih kecil daripada jumlah yang seharusnya terutang.

Sebagai tindak lanjut atas temuan tersebut, DJP melakukan penurunan data dan mengirimkan pesan pengingat melalui email kepada wajib pajak yang bersangkutan.

Langkah ini dilakukan agar wajib pajak dapat memeriksa kembali pelaporan pajaknya dan melakukan pembetulan SPT secara mandiri apabila terdapat bukti pemotongan yang belum dicantumkan.

Bimo mengatakan, pengingat tersebut ditujukan kepada seluruh wajib pajak yang masuk dalam populasi sasaran berdasarkan hasil penelitian DJP.

DJP pun mengimbau wajib pajak untuk memastikan seluruh bukti pemotongan PPh telah tercantum dengan benar dalam SPT Tahunan. Jika masih terdapat bukti potong yang terlewat, wajib pajak diminta segera melakukan pembetulan.

Dengan demikian, pelaporan pajak dapat mencerminkan penghasilan dan pajak yang telah dipotong secara tepat.