RUU Pemilu, DPR Kaji Wacana Penambahan 11 Kursi

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menilai jumlah kursi DPR tidak bisa hanya ditentukan berdasarkan jumlah penduduk. Keterwakilan wilayah, terutama daerah kepulauan, juga perlu menjadi pertimbangan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.

Menurut Aria, prinsip one man, one vote tidak bisa diterapkan secara sederhana untuk menentukan jumlah kursi DPR di seluruh Indonesia. Kondisi geografis Jawa dan wilayah di luar Jawa dinilai memiliki persoalan keterwakilan yang berbeda.

“Enggak bisa dihitung dari jumlah penduduk, one man one vote, ya enggak? Kalau one man one vote, kelihatannya demokratis, tapi kursinya di Jawa semua,” kata Aria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026).

Dia mengatakan, keterwakilan di luar Jawa tidak hanya menyangkut jumlah penduduk yang diwakili, tetapi juga wilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Kalau di luar Jawa kan tidak hanya keterwakilan orang, NKRI-nya kan keterwakilan wilayah juga,” ujarnya.

Pertimbangan tersebut menjadi salah satu dasar munculnya wacana penambahan kursi DPR. Aria menyebut ada kemungkinan penambahan sekitar 11 kursi, terutama untuk memperkuat keterwakilan daerah yang memiliki banyak wilayah kepulauan.

“Itu yang mungkin rasionalisasi mungkin ada 11 kursi tambahan dari yang tiga, gitu lho,” kata Aria.

Meski demikian, Aria menegaskan penambahan kursi tersebut belum menjadi keputusan. Usulan itu berasal dari Badan Keahlian DPR dan masih dibahas dalam penyusunan RUU Pemilu.

“Kalau memang pertimbangan menambah itu dalam konteks memperkuat undang-undang ini sebagai satu penguatan terhadap keterwakilan representatif wilayah, saya kira masuk akal,” ujarnya.

Aria juga menegaskan wacana penambahan kursi tidak berkaitan dengan usulan daerah pemilihan (dapil) nasional. Menurutnya, penentuan jumlah kursi memiliki dasar perhitungan tersendiri yang masih disimulasikan.

“Enggak, soal penambahan kursi nggak ada urusan dengan dapil nasional. Soal penambahan kursi itu ada rumus-rumus keterwakilan yang merupakan simulasi dari berbagai negara,” katanya.

Adapun mengenai dapil nasional, Aria mengatakan PDI Perjuangan (PDIP) belum menentukan sikap final. Partainya akan melihat apakah sistem tersebut mampu memperkuat keterwakilan rakyat dan wilayah.

“Ya, nanti kita lihat. Apakah sistem dapil nasional itu semakin mencerminkan keterwakilan, kerepresentatifan daripada Dewan Perwakilan ini, enggak, ya kan?” ujarnya.

Aria menegaskan prinsip keterwakilan menjadi pertimbangan utama PDIP dalam membahas sistem dapil maupun jumlah kursi DPR.

“Saya kira prinsip PDIP Perjuangan selalu membicarakan persoalan dapil itu masalah asas representatif,” kata Aria.

Menurut dia, perbedaan jumlah kursi antarwilayah merupakan keputusan politik untuk menjaga keterwakilan dalam konteks NKRI. Karena itu, penentuan jumlah kursi DPR tidak cukup hanya didasarkan pada jumlah penduduk.

“Dengan perbedaan kursi di masing-masing wilayah yang berbeda, itu adalah keputusan politik dalam rangka penguatan NKRI, itu cara berpikirnya,” ujarnya.