NasDem Bantah Surat Usulan Pemakzulan Wapres

Liputan6.com, Jakarta - Beredar surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam surat itu, tercantum nama anggota Fraksi NasDem DPR Tonny Tesar.

Wakil Ketua Umum NasDem Saan Mustopa mengatakan partainya masih mengecek kebenaran surat tersebut.

“Terkait dengan beredarnya salah satu usulan dari anggota Fraksi NasDem, sekali lagi nanti kita akan cek dan kita akan klarifikasi,” kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026).

Saan mengatakan NasDem juga masih mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjadi dasar munculnya isu tersebut.

"Karena memang sampai saat ini partai, ya, khususnya Partai NasDem, terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi kita masih dalam proses mengkaji, proses mempelajari," ujarnya.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi III DPR sekaligus Bendahara Umum DPP NasDem Ahmad Sahroni membantah adanya usulan pemakzulan Gibran dari kader partainya.

“Hoaks, hoaks. Nggak ada, nggak ada,” ujar Sahroni.

Sahroni menegaskan hingga saat ini belum ada usulan pemakzulan Gibran dari NasDem. Dia juga mengatakan belum ada pembahasan di internal partai terkait putusan MK mengenai dokumen pendidikan Gibran.

“Belum-belum,” katanya.

Menurut Sahroni, NasDem juga belum mendapat arahan dari Ketua Umum DPP NasDem Surya Paloh untuk membahas putusan MK tersebut.

“Enggak, kita belum… Kita belum ada arahan Ketua Umum. Belum dipanggil,” ujarnya.

Sahroni mengatakan NasDem menghormati proses yang sedang berjalan di MK. Karena itu, dia meminta agar persoalan tersebut tidak ditarik ke arah lain sebelum ada pembahasan resmi di internal partai.

“Ya nggak lah, itu kan… kita hormati proses MK. Ya udah, gitu aja. Nggak ada yang lain,” katanya.

Meski demikian, Sahroni tidak menutup kemungkinan putusan MK nantinya dibahas di internal Fraksi NasDem DPR. Namun, hingga saat ini belum ada pembahasan resmi mengenai sikap partai.

“Mungkin nanti ya. Mungkin iya, tapi belum. Sampai hari ini belum. Masih landai-landai aja,” ujar Sahroni.

Surat berisi usulan pemberhentian atau pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beredar. Dalam surat tersebut tertulis diajukan anggota DPR dari Fraksi NasDem Tonny Tesar kepada Pimpinan DPR pada 7 Oktober 2026.

Dalam surat itu, Tonny meminta DPR menindaklanjuti usulan pemakzulan Gibran dengan alasan dugaan tidak terpenuhinya syarat pendidikan sebagai calon wakil presiden. Dia juga meminta DPR membawa persoalan tersebut ke Rapat Paripurna dan memprosesnya sesuai mekanisme konstitusional.

Tonny menyebut usulan tersebut berkaitan dengan Pasal 7A UUD 1945 yang mengatur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dia meminta DPR menggunakan kewenangan konstitusionalnya untuk menyelidiki keabsahan administrasi pencalonan Gibran.

"Memproses usul pemberhentian (impeachment) Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sesuai dengan mekanisme konstitusional yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan tata tertib DPR RI, serta meneruskannya ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan putusan hukum yang adil," demikian bunyi surat tersebut.