Politikus Gerindra Ini Ditunjuk Jadi Ketua Panja RUU Pemilu

Panja ini akan membahas RUU Pemilu secara mendalam untuk penguatan kualitas demokrasi.

Diterbitkan 08 Oktober 2026, 12:02 WIB
Share
Copy Link
Batalkan
Jadi intinya...
  • Komisi II DPR menetapkan Bahtra Banong sebagai Ketua Panja RUU Pemilu.
  • Pembentukan Panja krusial untuk mengkaji substansi RUU Pemilu secara mendalam.
  • Panja bertujuan memperlancar penyusunan RUU Pemilu demi demokrasi berkualitas.

Liputan6.com, Jakarta - Komisi II DPR menetapkan Politikus Gerindra Bahtra Banong sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja) Penyusunan RUU Pemilu dalam rapat internal yang dihadiri delapan fraksi.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, pembentukan Panja ini krusial untuk mengkaji substansi RUU Pemilu secara mendalam dan komprehensif.

“Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi legislasi, Komisi II DPR RI khususnya dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, diperlukan pembentukan Panitia Kerja sebagai perangkat kerja yang membahas substansi RUU secara lebih mendalam, terarah, dan komprehensif,” kata dia.

Dasco menyebut pembentukan Panja telah disepakati dalam rapat internal Komisi II DPR RI pada 29 September 2026.

“Pembentukan Panja ini bertujuan untuk memperlancar proses penyusunan serta memastikan setiap materi muatan RUU dibahas secara cermat dengan mempertimbangkan kepentingan demokrasi, kedaulatan rakyat, kepastian hukum, serta penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,” ujarnya.

Dasco kemudian meminta persetujuan rapat untuk menetapkan Bahtra Banong sebagai Ketua Panja Penyusunan RUU Pemilu.

“Berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (3) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, Rapat Internal Panja pada hari ini akan menetapkan Saudara Bahtra Banong sebagai Ketua Panja Penyusunan RUU tentang Pemilu, apakah dapat disetujui?” kata Dasco.

“Setuju,” jawab peserta rapat, yang kemudian disusul tepuk tangan.

 

Pesan Dasco

Dasco mengatakan Komisi II DPR berkomitmen menjalankan amanat Prolegnas Prioritas 2026 melalui pembahasan RUU Pemilu.

“Penyusunan RUU tentang Pemilu diharapkan berjalan secara terbuka, partisipatif, transparan, dan berorientasi pada penguatan kualitas demokrasi di Indonesia,” katanya.

Setelah Bahtra ditetapkan sebagai ketua, Dasco meminta pimpinan dan anggota Panja menjalankan fungsi legislasi untuk menghasilkan kerangka hukum pemilu yang mampu merespons perkembangan demokrasi di Indonesia.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6