Polisi Tetapkan Dua Tersangka Korupsi Pabrik Gula Assembagoes

Liputan6.com, Jakarta - Kepolisian menetapkan dua tersangka kasus tindak pidana korupsi dalam proyek Engineering Procurement Construction and Commissioning (EPCC) pengembangan dan modernisasi Pabrik Gula Assembagoes Situbondo PTPN IX periode tahun 2016-2022.

Kabag Ops Kortastipidkor Polri, Kombes Pol. Ahmad Yusuf Afandi mengatakan, dua tersangka tersebut adalah DPP selaku Dirut PTPN IX periode 2015-2017 dan TD selaku Dirut PT Multinas Indonesia.

"Perannya adalah mengondisikan proses pengadaan dengan meloloskan perusahaan yang tidak memenuhi syarat, mengarahkan pembentukan Konsorsium KSOWBM (Wika-Barata-Multinas) serta menaikkan harga perkiraan sendiri atau HPS tanpa dasar teknis yang memadai sehingga menguntungkan pihak tertentu," kata Yusuf dalam jumpa pers di Mabes Polri, Selasa (7/7/2026).

Selain DPP, kepolisian juga menetapkan TD selaku Dirut PT Multinas Indonesia. TD berperan dalam kesepakatan memenangkan proyek, melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak apalagi sejak dalam tahap perencanaan tidak melibatkan penyedia teknologi sebagaimana dipersyaratkan serta tidak memenuhi kewajiban penerbitan performance guarantee sehingga tahapan commissioning tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

Dalam perkara ini, kepolisian telah memeriksa 93 saksi dan tiga ahli, termasuk dari pihak BPK RI. Kepolisian juga menggeledah empat lokasi yaitu Kantor PT Wijaya Karya (WIKA) di Jakarta Timur, Kantor PT Multinas Tjahja Sejahtera di Surabaya, kediaman TD di Surabaya, dan Kantor PT Barata Indonesia di Gresik.

"Menyita barang bukti berupa perangkat elektronik dan berbagai dokumen penting mulai dari dokumen perencanaan, lelang, kontrak, pelaksanaan pekerjaan, pembayaran hingga rekening koran," kata dia.

Para tersangka disangkakan dengan Pasal 2 Ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP lama atau Pasal 603 dan atau 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional juncto Pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara 20 tahun atau seumur hidup dan pidana denda sesuai perundangan yang berlaku.

Yusuf menjelaskan, perkara ini berawal program ditujukan untuk meningkatkan kapasitas produksi gula, kualitas sesuai standar internasional, hingga mendukung ketahanan pangan nasional.

Program tersebut terdapat penyertaan modal negara sebesar Rp 650 miliar dengan alokasi Rp 250 miliar untuk pengembangan Pabrik Gula Assembagoes. Namun, dalam praktiknya penyidik menemukan kejanggalan, dari proses perencanaan, pengadaan, hingga pelaksanaan.

"Jadi penyidik menemukan adanya tindakan yang secara terstruktur mengarahkan proses lelang kepada perusahaan tertentu, meskipun perusahaan tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan," katanya.

Tidak hanya itu, penyidik juga menemukan ada pelaksanaan proyek pekerjaan yang sudah dibayar hampir seluruhnya, tapi realisasi kinerja tidak sesuai dengan kesepakatan.

Yusuf mengungkap, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif melalui penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPK RI, kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai Rp 645,27 miliar.

Menurutnya, kerugian ini diakibatkan oleh realisasi kinerja yang tidak sesuai kesepakatan, meski pembayaran pelaksanaan proyek mencapai 99,3 persen.