MK Tetapkan BPK Hitung Kerugian Negara, Baleg DPR: Tak Perlu Tafsir Lagi

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Martin Manurung, menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang menghitung kerugian negara bersifat final dan mengikat.

“Keputusan MK itu bersifat final dan mengikat. Jika sudah final, tidak perlu ditafsirkan lagi tinggal dijalankan oleh semua pihak,” kata Martin di Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Dia menegaskan seluruh pihak harus mendukung dan melaksanakan putusan tersebut karena MK merupakan lembaga konstitusi yang keputusannya bersifat mengikat.

“Ya, tentu harus didukung karena putusan MK bersifat final. Selain itu, BPK adalah lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945 sebagai pemeriksa keuangan negara. Jadi tugas pokok dan fungsinya memang sesuai dengan putusan MK tersebut,” ujarnya.

Menurut Martin, dalam aspek hukum, putusan MK berlaku mutatis mutandis atau langsung berlaku sejak diputuskan, sehingga seluruh regulasi sebelumnya harus menyesuaikan.

“Dalam bahasa hukum, putusan MK berlaku mutatis mutandis sehingga keputusan tersebut otomatis berlaku sejak dikeluarkan oleh MK dan peraturan yang ada sebelumnya wajib mengikuti putusan tersebut,” kata dia.

Ia menilai, putusan tersebut memberikan kepastian hukum dalam penegakan hukum, khususnya terkait penentuan kerugian negara.

“Putusan itu memberikan kepastian hukum. Ini penting agar ada pegangan yang jelas mengenai otoritas yang berwenang menyatakan kerugian negara,” ujarnya.

Dengan adanya putusan MK, lanjut Martin, BPK kini menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki otoritas dalam menyatakan kerugian negara.

“Dengan putusan MK, BPK menjadi lembaga yang memiliki otoritas tunggal dalam menyatakan kerugian negara,” tegasnya.

Sebelumnya, aparat penegak hukum kerap menggunakan perhitungan dari berbagai lembaga, seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), perguruan tinggi, maupun kantor akuntan publik. Menurut Martin, kondisi tersebut kerap menimbulkan perbedaan penafsiran di publik karena hasil perhitungan yang tidak selalu sejalan.

"Dalam beberapa kasus, BPK atau inspektorat tidak menemukan kerugian negara, tetapi ada perhitungan dari pihak lain yang menyatakan sebaliknya,” kata dia.

Dia menegaskan, inti dari putusan MK tersebut adalah memberikan kepastian hukum dengan menetapkan satu otoritas yang sah dalam menentukan kerugian negara.

“Intinya adalah memberikan kepastian hukum. Dengan adanya putusan ini, semua pihak memiliki pegangan yang sama, yaitu otoritas BPK, bukan BPKP atau akuntan publik dalam menentukan kerugian negara,” ujar Martin.