Menag Jelaskan Asal Muasal Rencana Gedung Baru MUI 40 Lantai, Tegaskan Tak Terkait BOP

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menjelaskan latar belakang rencana pembangunan kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) setinggi 40 lantai di jantung Jakarta. Bermula dari rasa gundahnya sebagai menteri agama tetapi tak bisa menghadirkan kantor yang layak bagi para pemimpin umat.

"Saya malu ya, percuma saya jadi Menteri Agama kalau tidak bisa menghadirkan tempat yang layak buat para pemimpin umat kita. Kita umat (Islam) paling besar sedunia, tapi belum punya sekretariat," kata Nasaruddin saat hadir dalam acara Mukernas I MUI di Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Nasaruddin menilai, kantor MUI saat ini sudah tidak layak hahkan hanya untuk sekedar parkir kendaraan sangat sulit. Hal itu berbeda jauh dengan kantor organisasi keagamaan lain yang terbilang cukup memadai.

"Tanpa bermaksud membandingkan, saudara kita KWI (Konferensi Waligereja Indonesia) itu di Menteng, enam lantai, luxury di dalamnya. Kita? Tempat parkirnya susah sekali. Dalamnya, maaf ya, enggak layaklah bagi (negara) dengan umat Islam terbesar di dunia kantornya seperti itu," ujar Nasaruddin membeberkat.

Bermula dari niat itulah, Nasaruddin kemudian berkomunikasi dengan Presiden Prabowo dan gayung bersambut.

"Alhamdulillah titik terang bapak-ibu sekalian. Itu semuanya karena berkat doanya para ulama, para kiai juga, saya hanya melaksanakan amanah," ungkap Imam Besar Masjid Istiqlal ini.

Nasaruddin menegaskan, niat pemerintah memberikan gedung baru itu tidak ada kaitannya dengan sikap MUI soal keanggotaan Indonesia board of peace (BOP). Sebab, jauh sebelum kehadiran BoP, rencana gedung baru MUI itu sudah disampaikan ke Presiden Prabowo.

"Duluan kita daripada BOP. BOP kan baru kemarin, sedangkan LPDU in, tahun lalu. Jadi sama sekali tidak ada kaitannya, kita sudah launching bersama Bapak Presiden pada tahun lalu," ujarnya.

Menurut Nasaruddin, mereka yang nantinya berkantor di sana tidak hanya dari MUI. Namun ada organisasi seperti Lembaga Pengelola Dana Umat (LPDU).

"Bapak Presiden ingin melihat dana-dana umat yang belum terolah dengan baik secara profesional, itu diberikan tempat supaya lebih profesional juga dan itu akan menjadi bimbingan (MUI). Jadi itu (gedung) sebenarnya bukan sepenuhnya untuk (MUI) tapi untuk pemeliharaan dana umat yang ada dalam masyarakat kita," ujar Nasaruddin menjelaskan.