Waketum MUI Cholil Nafis Ditetapkan jadi Komisaris Independen Bank Syariah Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BRIS) memutuskan perubahan dalam jajaran komisaris. Dalam keputusan tersebut, KH Muhammad Cholil Nafis ditunjuk sebagai Komisaris Independen. 

Saat ini, KH Muhammad Cholil Nafis diketahui menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI).Dikutip dari laman Cholilnafis.id, ia juga aktif sebagai Pakar Fikih & Ushul Fikih, Dewan Pengawas Syariah, Narasumber TV Nasional, Penulis Buku Keislaman, Dosen Pascasarjana di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Pengasuh Pesantren.

Adapun penunjukkannya baru akan resmi berlaku setelah memperoleh persetujuan melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Hasil rapat umum pemegang saham tahun buku 2025 PT Bank Syariah Indonesia Persero Tbk juga menetapkan perubahan pengurusan Perseroan,” ujar Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, dalam RUPST BSI, ditulis Rabu (6/5/2026).

Berikut susunan Komisaris dan direksi BSI:

Susunan Dewan Komisaris:

• Komisaris Utama: Muhadjir Effendy

• Komisaris Independen: Felicitas Tallulembang

• Komisaris: Mochamad Agus Rofiudin

• Komisaris: Kamaruddin Amin

• Komisaris Independen: Nizar Ahmad Saputra

• Komisaris Independen: Addin Jauharudin

• Komisaris: Sigit Pramono

• Komisaris Independen: Muhammad Cholil Nafis

Susunan Direksi:

• Direktur Utama: Anggoro Eko Cahyo

• Wakil Direktur Utama: Bob Tyasika Ananta

• Direktur Retail Banking: Kemas Erwan Husainy

• Direktur Information Technology: Muharto Hadi Suprapto

• Direktur Finance & Strategy: Ade Cahyo Nugroho

• Direktur Sales & Distribution: Anton Sukarna

• Direktur Compliance & Human Capital: Arief Adhi Sanjaya

• Direktur Risk Management: Grandhis Helmi Harumansyah

• Direktur Wholesale Transaction Banking: Zaidan Novari

• Direktur Treasury & International Banking: Firman Nugraha

Susunan Dewan Pengawas Syariah:

• Ketua: Prof. Dr. K.H. Hasanudin, M.Ag

• Anggota: Dr. K.H. Mohamad Hidayat, SE, M.H, M.Ag

• Anggota: Dr. H. Oni Sahroni MA

• Anggota: Prof. Dr. Jaih Mubarok, SE., MH,. M.Ag

• Anggota: Dr. K.H. Abdul Ghofur Maimoen, MA.

Sebelumnya, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Selasa, 5 Mei 2026.  Dalam rapat tersebut, pemegang saham menyetujui penggunaan laba bersih emiten dengan kode saham BRIS untuk Tahun Buku 2025, termasuk pembagian dividen tunai kepada para pemegang saham.

Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo menuturkan, sebesar 20 persen dari laba bersih atau senilai Rp 1,51 triliun ditetapkan sebagai dividen tunai. Nilai tersebut setara dengan Rp 32,81 per saham. 

"Persetujuan penggunaan laba bersih perseroan untuk Tahun Buku 2025, pemegang saham menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih perseroan untuk Tahun Buku 2025 sebesar 20 persen atau sejumlah Rp 1.513.544.655.988 atau sebesar Rp 32,81 persaham ditetapkan sebagai dividen tunai," kata Anggoro mengutip laman BSI, Selasa (5/5/2026).

Besaran dividen tersebut naik 44% dari tahun sebelumnya. Tahun lalu dividen tunai ditetapkan 15% dari laba bersih atau mencapai Rp1,05 triliun, dengan besaran dividen per lembar saham dari bank dengan kode saham BRIS sekitar Rp22,78.

Adapun sisa laba sebesar 80 persen atau Rp 6,05 triliun ditetapkan sebagai saldo laba ditahan untuk mendukung pengembangan bisnis perseroan ke depan.

"Selanjutnya, sebesar 80 persen atau sejumlah Rp 6.054.018.423.952 digunakan sebagai saldo laba ditahan," ujarnya.

Dividen Tahun Buku 2025 akan dibayarkan secara proporsional kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham pada tanggal pencatatan (recording date).

Selain itu, RUPST juga memberikan kuasa kepada direksi dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Direksi juga berwenang melakukan pemotongan pajak dividen sesuai peraturan perpajakan serta mengatur hal-hal teknis lainnya terkait pelaksanaan pembagian dividen tersebut.

"Direksi diberi kuasa dan memenang dengan hak substitusi untuk melakukan, satu, Penetapan jadwal dan tata cara pembagian yang berkaitan dengan pembayaran dividen untuk Tahun Buku 2025 sesuai dengan ketentuan yang berlaku," pungkasnya.