Insiden Bocah SD NTT Gantung Diri, PDIP: Evaluasi Total Kebijakan Pendidikan di Daerah

Liputan6.com, Jakarta - Insiden bocah SD di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, yang diduga bunuh diri karena diduga masalah ekonomi ramai diperbincangkan publik. Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya bocah tersebut.

MY Esti menegaskan peristiwa ini tidak boleh dipandang sebagai kejadian biasa, tetapi peringatan serius bagi negara dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan.

"Ini adalah tamparan keras bagi kita semua. Seorang anak SD kehilangan nyawanya bukan karena perang atau bencana alam, melainkan karena ketidakmampuan membeli alat tulis. Ini sungguh tidak dapat diterima," kata MY Esti dalam keterangannya, Rabu (4/2/2026).

Politikus PDIP menyampaikan, pendidikan adalah hak konstitusional setiap warga negara yang wajib dijamin sepenuhnya oleh negara tanpa terkecuali.

“Dengan demikian, sudah sangat jelas bahwa tanggung jawab pembiayaan pendidikan dasar berada di pundak negara, bukan pada anak atau keluarganya,” kata dia

Lebih lanjut, MY Esti menegaskan bahwa konstitusi juga telah mengatur secara tegas komitmen anggaran pendidikan. Pasal 31 ayat (3) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional,” ungkapnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, tidak seharusnya masih ada anak-anak Indonesia yang terhambat sekolah hanya karena tidak mampu membeli buku, pena, atau perlengkapan belajar dasar lainnya.

"Tragedi di Ngada ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap implementasi kebijakan pendidikan di daerah, khususnya terkait akses, pemerataan, dan keberpihakan kepada anak-anak dari keluarga tidak mampu. Pendidikan bukan hanya soal gedung sekolah dan kurikulum, tetapi juga menyangkut jaminan negara atas kebutuhan dasar peserta didik," pungkasnya.

Pascakejadian itu, Kapolda NTT, Irjen Pol Rudi Darmoko mengaku sudah memerintahkan Kapolres Ngada, AKBP Andrey Valentino untuk menemui keluarga korban. Dia mengatakan, kasus ini memang harus menjadi perhatian serius semua pihak.

"Saya sudah perintahkan Kapolres Ngada ke kediaman orang tua korban," katanya di sela-sela syukuran peresmian Direktorat Reserse PPA dan PPO Polda NTT di Kupang, Rabu (4/2/2026).

Hasil penyelidikan sementara, sejauh ini dugaan masalah ekonomi jadi pemicu korban melakukan bunuh diri.

"Motif utama karena hal itu namun masih didalami. Untuk sementara, sesuai dari hasil penyelidikan awal dan olah TKP karena kekecewaan tapi masih didalami lagi," ujar Kapolda NTT.

Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko mengatakan tragedi ini menunjukkan masih ada persoalan kemiskinan ekstrem mendera sebagian keluarga yang berakibat pada beban psikologis anak.

"Karena itu pemerintah sedang menggalakkan soal Sekolah Rakyat (SR) agar tak ada lagi kasus-kasus serupa terjadi lagi di Indonesia," kata Budiman dalam keterangannya.

Budiman mengatakan, dengan dibangunnya SR, maka anak-anak dari keluarga miskin ekstrem lebih mudah mengakses sekolah dengan fasilitas-fasilitas belajar yang memadai.

"Pemda setempat harus segera turun tangan dan pemerintah pusat akan terus mengatasi persoalan sistemik kemiskinan dan juga kesehatan mental anak-anak agar tak melakukan hal-hal serupa," katanya.

Atas kasus yang menimpa bocah SD di Ngada, Budiman secara pribadi mengaku minta maaf karena proses ini (sekolah rakyat) belum sepenuhnya menyentuh tiap anak dari keluarga miskin ekstrem.

Bunuh diri bukan jawaban apalagi solusi dari semua permasalahan hidup yang seringkali menghimpit. Bila Anda, teman, saudara, atau keluarga yang Anda kenal sedang mengalami masa sulit, dilanda depresi dan merasakan dorongan untuk bunuh diri, sangat disarankan menghubungi dokter kesehatan jiwa di fasilitas kesehatan (Puskesmas atau Rumah Sakit) terdekat.

Bisa juga mengunduh aplikasi Sahabatku: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.icreativelabs.sahabatku

Atau hubungi Call Center 24 jam Halo Kemenkes 1500-567 yang melayani berbagai pengaduan, permintaan, dan saran masyarakat.

Anda juga bisa mengirim pesan singkat ke 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat surat elektronik (surel) kontak@kemkes.go.id.