Menhut Akui Bertemu Bupati Kuansing, Diberi Amplop Putih

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni angkat bicara setelah namanya disebut berpeluang dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Raja Juli menanggapi wacana KPK memanggilnya dalam dugaan gratifikasi pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas (HPT) di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau.

Raja Juli menjelaskan membenarkan menerima audiensi Bupati Kuansing Suhardiman Amby di Kantor Kementerian Kehutanan (Kemenhut) pada 2 Juni 2026.

"Klarifikasi pertama saya bahwa benar, pada 2 Juni 2026 ada audiensi Bupati Kuansing di kantor ini. Audiensi ini terbuka. Bupatinya mengirim surat resmi yang dipublikasikan di media sosial saya maupun kementerian. Ada daftar hadir dan notulensinya," ujar Raja Juli di Kantor Kemenhut, Jakarta, Jumat (3/7/2026).

Seusai audiensi, kata dia, Bupati Kuansing ternyata meninggalkan sebuah amplop yang dibungkus map. Namun, dia menegaskan tidak pernah menerima maupun membuka amplop tersebut.

"Dalam audiensi itu ternyata Bupati Kuansing meninggalkan amplop yang ditutup dengan map. Setelah Bupati Kuansing pergi, saya baru sadar dan langsung meminta ajudan saya untuk mengembalikan amplop tersebut," katanya.

"Saya tidak tahu isinya apa, tetapi saya merasa tidak memiliki hak atas amplop tersebut. Karena itu, saya meminta ajudan saya untuk mengembalikannya," sambung Raja Juli.

Ia menjelaskan, awalnya amplop itu hendak dikembalikan pada hari yang sama, yakni 2 Juni 2026. Namun, rencana tersebut tertunda karena ajudannya harus mendampinginya.

"2 Juni itu hari Selasa. Saya hanya punya satu ajudan. Saya bilang nanti berangkat hari Jumat, tanggal 5 Juni. Tapi ternyata tidak bisa karena ajudan saya harus tetap mendampingi saya. Karena pada 5 Juni saya bertemu dengan Jamdatun untuk urusan lain di Ditjen PHL, akhirnya saya katakan kalau begitu Jumat berikutnya, yaitu tanggal 12 Juni," lanjutnya.

Raja Juli mengatakan, Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan menerbitkan surat tugas bagi ajudannya untuk menemui langsung Bupati Kuansing pada 11 Juni 2026.

"Pada Kamis, 11 Juni, Pak Sekjen mengeluarkan surat jalan untuk mendatangi Bupati Kuansing. Saya juga secara pribadi menelepon Kapolda Riau agar membantu memfasilitasi ajudan saya bertemu dengan Bupati Kuantan Singingi di Polres Kuantan Singingi," paparnya.

Politikus PSI itu memerintahkan ajudannya Bambang Karyadi mengembalikan amplop putih kepada Bupati Kuansing. Raja Juli membuka bukti foto dan tanda terima pengembalian amplop tersebut.

"Jadi pada Jumat, 12 Juni, atau sekitar 17 hari sebelum OTT, ajudan saya sudah mengembalikan amplop putih kepada Bupati Kuantan Singingi. Ada tanda terimanya, ada fotonya. Ini tanda terimanya tanggal 12 Juni pukul 14.57 WIB. Yang menerima Bupati Kuantan Singingi, bermeterai, dan ditandatangani ajudan saya, Bambang Karyadi," sambung Raja Juli.

Raja Juli menegaskan, pengembalian amplop tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan komitmennya dalam pemberantasan korupsi.

"Jadi pada 12 Juni, atau 17 hari sebelum OTT, sebagai tanggung jawab moral saya dan komitmen memberantas korupsi serta gratifikasi, saya mengembalikan amplop yang sebenarnya saya tidak tahu isinya dan saya merasa itu bukan hak saya," ucapnya.

Ia juga menegaskan tidak pernah menerbitkan surat maupun keputusan apa pun terkait pelepasan kawasan hutan di Kuantan Singingi.

"Kalau dikatakan ada pengembangan kasus terkait pelepasan kawasan hutan, yang bisa saya sampaikan, sampai hari ini tidak ada satu surat pun dan tidak ada satu SK pun yang saya keluarkan terkait pelepasan kawasan hutan di Kuantan Singingi," kata Raja Juli.

"Jadi tidak ada sejengkal kawasan hutan pun di Kuantan Singingi yang dalam otoritas saya saya keluarkan menjadi areal penggunaan lain (APL)," tegas Raja Juli.