KPK Punya Waktu 30 Hari Tentukan Nasib Amplop Menhut dari Bupati Kuansing

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki waktu selama 30 hari kerja menganalisis laporan penolakan amplop Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dari Bupati Nonaktif Kuansing, Suhardiman Amby.

Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK saat ini melakukan pendalaman dan verifikasi terkait laporan penolakan amplop putih dilaporkan Raja Juli dari Suhardiman Amby kepada KPK pada Jumat (3/7/2026).

"KPK, khususnya di Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik, punya waktu 30 hari kerja juga untuk melakukan analisis dan verifikasi atas laporan tersebut," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (10/7/2026).

KPK kurang lebih baru sepekan menganalisis dan memverifikasi laporan Raja Juli. Lembaga antirasuah akan berkoordinasi untuk menentukan amplop tersebut berkaitan dengan penindakan kasus berjalan atau tidak.

"Atau seperti apa irisannya tentu itu juga menjadi materi dalam proses analisis di ranah pencegahan," kata Budi.

"Dan dari hasil analisis dan verifikasi tersebut tentu nanti KPK juga akan menyampaikan hasilnya kepada pihak pelapor," sambung Budi.

Selain itu, Budi juga mengatakan KPK juga memiliki kewenangan untuk mendapatkan klarifikasi kepada pelaporan atau pihak-pihak lain. Termasuk kepada Raja Juli sebagai pelapor.

"Jika memang ada kebutuhan melakukan klarifikasi kepada pihak pelapor ataupun pihak-pihak lainnya itu terbuka kemungkinan ya. Jika itu nanti ada pemanggilan untuk klarifikasi nanti kami akan sampaikan update-nya," jelas Budi.

Menhut Raja Juli menyampaikan pelaporan penolakan gratifikasi ke KPK pada Jumat (3/7/2026) siang pekan lalu. Raja Juli mengatakan bahwa Bupati Kuansing meninggalkan amplop saat beraudiensi di Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026.

Namun amplop itu kemudian dikembalikan melalui ajudannya pada 12 Juni 2026 atau 17 hari sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Suhardiman.

Raja Juli menjelaskan, pengembalian amplop semula direncanakan pada hari yang sama. Namun, rencana tersebut tertunda karena ajudannya harus tetap mendampinginya menjalankan agenda kedinasan.

Raja Juli kemudian melaporkan penolakan amplop kepada KPK pada 3 Juli 2026. Namun pelaporan itu tidak disertai dengan barang bukti karena sudah lebih dulu dikembalikan.

"Kami dari Kementerian Kehutanan, terutama saya sebagai Menteri Kehutanan mendukung penuh segala upaya di Republik ini. Kami akan membantu KPK, akan kooperatif, dan termasuk pertemuan pagi hari ini adalah inisiatif pribadi saya, itikad baik saya untuk membantu proses penegakan hukum dan pemerintahan korupsi ini," ujar Raja Juli dalam doorstop di Kemenhut, Jumat (3/7/2026).

KPK menerima pelaporan tersebut. Melalui Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK, pelaporan Menhut itu dilakukan verifikasi dan analisis sampai saat ini.

“Bahwa pada Jumat (3/7) pekan lalu, Pak Menhut Raja Juli menyampaikan pelaporan penolakan gratifikasi ke KPK. Jumat siang,” kata Budi dalam keterangannya, Senin (6/7/2026).