Ditangkap KPK, Bupati Langkat Syah Afandin Dicopot dari Kursi Ketua DPW PAN

Liputan6.com, Jakarta - Partai Amanat Nasional (PAN) langsung mengambil langkah tegas setelah kadernya, Bupati Langkat Syah Afandin terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). PAN menonaktifkan Syah Afandin dari kursi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Sumatera Utara.

"PAN merasa sedih dan prihatin atas kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kader PAN, Syah Afandin, Bupati Langkat. PAN telah menonaktifkan Syah Afandin sebagai Ketua DPW PAN Sumatera Utara dan kepemimpinan PAN Sumatera Utara diambil alih oleh DPP PAN," kata Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi kepada wartawan, Jumat (3/7/2026).  

Menurut Viva Yoga, PAN menghormati proses hukum yang tengah dilakukan KPK. Dia menegaskan, PAN tidak ikut campur dalam perkara hukum yang menjerat kadernya tersebut.

"PAN menegaskan bahwa pelanggaran hukum ini merupakan tanggung jawab pribadi karena justru bertentangan dengan platform dan Garis Perjuangan PAN dalam membangun pemerintahan yang bersih," ujarnya. 

Viva mengingatkan para kader, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) selalu menginstruksikan untuk menjaga integritas. Mewakili PAN ia juga meminta maaf kepada masyarakat.

"PAN memohon maaf atas kasus pelanggaran hukum dari kader. PAN akan terus melakukan pembinaan watak dan karakter kader serta meningkatkan kapasitas pengetahuan dalam menjalankan tugasnya," tambahnya. 

Untuk diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Langkat, Syah Afandin dalam rangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Sumatera Utara, Kamis (2/7/2026). Syah Afadin diamankan bersama enam orang lainnya di sejumlah wilayah berbeda di Sumatera Utara. Penangkapan Syah Afandin berkaitan dengan kasus suap proyek dari pihak swasta.

"Perkara ini diduga terkait dengan suap proyek-proyek di Dinas Pendidikan dan juga Dinas Perkim (Perumahan dan Kawasan Permukiman)," ungkap Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Jumat (3/7/2026).

Namun, dia belum merinci detail kasus dan nilai suap yang diterima Syah Afandin. Tim penyidik KPK akan terus mendalami perkara yang menjerat Syah Afandin. Termasuk potensi gratifikasi di Langkat. 

"Tentunya nanti juga akan didalami, ditelusuri, apakah juga ada penerimaan-penerimaan lainnya atau gratifikasi yang dilakukan oleh Bupati atau penyelenggara negara di wilayah Langkat," jelas Budi.

Budi mengungkap, ada tujuh orang yang diamankan dalam OTT di Sumut. Selain Bupati Langkat, KPK juga meringkus enam orang lainnya.

"Dari tujuh orang yang diamankan tersebut, salah satunya adalah Bupati Langkat. Adapun kepada tujuh orang yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan ini diamankan di wilayah Langkat, Binjai, dan juga Medan," Budi.

Selain tujuh orang, Budi juga mengungkap bahwa tim penyelidik KPK mengamankan sejumlah barang bukti. Salah satunya adalah uang tunai senilai ratusan juta rupiah 

"Adapun dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim juga mengamankan barang bukti di antaranya uang tunai senilai ratusan juta rupiah yang diduga merupakan bagian dari fee proyek yang diberikan oleh pihak swasta kepada Bupati," jelas Budi.