Banjir OTT, Partai Diminta 'Sekolahkan' Calon Kepala Daerah Sebelum Pilkada

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta setiap partai politik untuk 'menyekolahkan' calon kepala daerah sebelum bertarung di Pilkada. Usulan tersebut disampaikan Tito menyusul maraknya kepala daerah terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

"Mungkin perlu dipertimbangkan pendapat saya, ini partai-partai yang betul-betul sekolah partainya diperkuat. Untuk begitu dia mendorong calon ya, sebelum mendorong calon tolonglah dibuat pelatihan dulu," ujar Tito di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta,Kamis (30/7/2026).

 Tito memastikan Kemendagri siap dilibatkan apabila partai politik ingin menyelenggarakan pelatihan atau sekolah bagi calon kepala daerah.

 "Mungkin bimbingan teknis, kami siap untuk diundang, Kemendagri, KPK atau yang lain-lain supaya dia ngerti mengenai birokrasi, bagaimana mengatur keuangan, membuat APBD, bisa kita sampaikan. Supaya enggak dibohongin sama stafnya," kata Tito.

Selain sekolah sebelum menjabat, Tito  mengusulkan kepala daerah memperoleh pembinaan secara berkala setelah dilantik.

Pembinaan dapat dilakukan setiap enam bulan melalui Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), maupun lembaga lain.

"Setelah itu mungkin bisa juga kami siap juga kalau seandainya per enam bulan sekali mereka ada penyegaran, entah di IPDN atau BPSDM, kami punya lembaga-lembaga itu," kata dia.

Menurut Tito, penguatan kapasitas kepala daerah sangat penting karena tidak semua kepala daerah memiliki latar belakang birokrat.

"Karena latar belakangnya berbeda, enggak semuanya ngerti birokrasi. Bisa mungkin mohon maaf, dari artis, dari pengusaha, swasta. Yang dia begitu masuk jadi kepala daerah dia harus ngerti birokrasi. Nah ini yang perlu sangat teknis," pungkasnya.