KPK Ungkap Alasan OTT Lebih Banyak Jerat Bupati daripada Gubernur

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan alasan operasi tangkap tangan (OTT) sepanjang 2026 lebih banyak menjerat bupati dibandingkan gubernur. KPK menegaskan hal itu bukan karena sengaja menyasar kepala daerah tingkat kabupaten.

Sepanjang 2026, KPK telah melakukan 18 OTT di berbagai daerah. Sebanyak 12 di antaranya melibatkan kepala daerah, mulai dari Wali Kota Madiun Maidi hingga Bupati Pemalang Anom Widiyantoro.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengatakan, setiap OTT berawal dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan.

"Sebetulnya KPK itu tidak menarget atau mencari kesalahan orang," kata Fitroh dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (30/7/2026).

Menurut dia, ribuan pengaduan yang masuk ke KPK menjadi bahan telaah awal sebelum lembaga antirasuah itu mengambil langkah hukum.

"Tadi ditampilkan ada ribuan pengaduan masuk ke KPK, dan itulah yang menjadi telaah. Keaktifan masyarakat untuk berani melaporkan proses-proses koruptif yang terjadi di daerahnya sangat membantu KPK," ujar Fitroh.

Ia mengatakan, banyaknya OTT terhadap bupati tahun ini tidak lepas dari laporan masyarakat yang disertai petunjuk dan alat bukti yang memadai.

"Di tahun ini KPK cukup masif karena kebetulan laporan yang disertai petunjuk atau alat bukti yang cukup kuat berada di level bupati," katanya.

Fitroh menegaskan, KPK juga menerima laporan dugaan korupsi yang melibatkan gubernur. Namun, hingga kini lembaga antirasuah itu belum dapat melakukan penindakan karena alat bukti yang dimiliki belum mencukupi.

"Bukan berarti di level gubernur enggak ada. Juga ada, hanya saja alat bukti untuk kemudian bisa dilakukan penangkapan belum cukup. KPK tidak boleh melakukan penegakan hukum dengan serampangan, tetap harus didasarkan pada kecukupan alat bukti," jelasnya.

Ia membantah anggapan bahwa KPK sengaja melindungi gubernur dengan lebih banyak melakukan OTT terhadap bupati.

"Jadi bukan berarti kita melindungi gubernur atau melindungi orang-orang yang seharusnya kita upaya paksa tapi kita tidak lakukan. Semua tergantung kecukupan alat bukti," tegas Fitroh.