Akhir Cerita Jejeran Tiang Monorel Jakarta yang Mangkrak Hampir 2 Dekade

Liputan6.com, Jakarta - Deretan tiang monorel yang berdiri di median Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan (Jaksel) akhirnya menuju babak akhir.

Setelah tercatat hampir dua dekade mangkrak, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memutuskan akan membongkar struktur beton yang selama ini menjadi saksi bisu proyek transportasi ambisius yang tak pernah benar-benar berjalan.

Di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, pembongkaran tiang monorel di kawasan Jalan HR Rasuna Said dijadwalkan berlangsung pada pekan ketiga Januari 2026. Keputusan ini menandai penutupan resmi salah satu proyek mangkrak paling ikonik di Jakarta.

"Untuk pembongkaran (tiang) monorel seperti yang kemarin kami sampaikan, akan kami lakukan minggu ketiga, apakah hari Selasa atau Rabu depan,” kata Pramono dalam keterangannya di Jakarta Pusat, Selasa 6 Januari 2026.

Pramono menyampaikan, proses pembongkaran dilakukan sepenuhnya oleh Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Bina Marga (DBM) DKI Jakarta. Namun, Pramono masih enggan berkomentar banyak terkait nilai anggaran yang dikucurkan Pemprov DKI untuk membongkar tiang monorel tersebut.

"Bina Marga berkoordinasi untuk melakukan pembongkaran,” ucap dia.

Menurut Pramono, pembongkaran dilakukan secara mandiri oleh Pemprov DKI usai PT Adhi Karya Tbk, selaku pihak yang terlibat dalam proyek monorel tidak memenuhi permintaan Pemprov DKI sesuai tenggat waktu yang ditetapkan dalam surat yang dikirim pada November 2025.

Pemprov DKI memberikan ultimatum kepada PT Adhi Karya tak lama setelah menerima surat dari Kejaksaan Tinggi (Kajati) yang menyatakan bahwa persoalan hukum terkait proyek tersebut telah selesai, sehingga langkah penataan kawasan dapat dilanjutkan.

"Adhi Karya sudah kami surati dan batas waktunya sudah lewat, kami akan melakukan sendiri. Dan nanti akan kami taruh di mana, tempat yang dibongkar tentunya menjadi kewenangan Jakarta sepenuhnya,” kata Pramono.

Proyek monorel di Jakarta pertama kali digagas pada awal 2000-an sebagai solusi transportasi massal untuk mengurai kemacetan. Saat itu, monorel diharapkan menjadi moda modern yang akan melengkapi sistem angkutan ibu kota.

Tercatat pada 14 Juni 2004, proyek monorel Jakarta diresmikan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri di era kepemimpinan Gubernur Sutiyoso. Kala itu, PT Jakarta Monorail (PTJM) terlibat sebagai pengembang dan investor, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Adhi Karya Tbk sebagai kontraktor.

Sayangnya, proyek terhenti pada 2007 karena PTJM mengalami kesulitan dalam hal pendanaan dan investasi. PT Jakarta Monorail (JM) yang kala itu menggandeng Omnico, perusahaan asal Singapura gagal menyetor modal yang diperlukan, sehingga menyebabkan pembangunan proyek terhenti.

Saat itu, Pemprov DKI tidak ikut serta dalam pendanaan, sehingga kebuntuan masalah hukum tersebut membuat proyek resmi dihentikan oleh Gubernur Fauzi Bowo.

Masalah hukum utama muncul ketika PT Adhi Karya bertikai dengan PTJM soal kepemilikan tiang-tiang yang sudah dibangun. Pengadilan Negeri (PN) Jaksel pada 2012 memutuskan bahwa tiang-tiang tersebut milik PT Adhi Karya, namun PTJM dapat memilikinya dengan syarat membayar Rp 193 miliar.

Proyek monorel sempat dihidupkan kembali di era Gubernur Joko Widodo (Jokowi) hingga dilakukan proses groundbreaking atau peletakan batu pertama pada 16 Oktober 2013, sebagai tanda proyek dilanjutkan.

Tak berselang lama, pada 2015 proyek akhirnya resmi dihentikan total oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) karena ketidakjelasan kontrak dan jaminan. Ahok juga sempat meminta agar tiang-tiang monorel di Jalan HR Rasuna Said tersebut dibongkar karena dianggap merusak estetika, namun tak terealisasi.

Kemudian, di era Gubernur Djarot Saiful Hidayat pada 2017, ia juga pernah meminta PT Adhi Karya untuk membongkar tiang-tiang monorel guna menghilangkan pembatas jalur cepat lambat dan memperlebar jalan. Sedangkan di era Gubernur Anies Baswedan, eksekusi pembongkaran juga tidak pernah terlaksana.

Manajemen PT Adhi Karya Tbk (ADHI) pernah buka suara mengenai rencana Pramono Anung untuk membongkar struktur proyek monorel mangkrak di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Respons diberikan sebelum Pemprov DKI Jakarta bersurat terkait tenggat waktu pembongkaran.

Mengutip keterbukaan informasi ke Bursa Efek Indonesia (BEI), ditulis Senin (27/10/2025), Sekretaris Perusahaan PT Adhi Karya Tbk Rozi Sparta menuturkan, pihaknya telah bertemu dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membahas langkah pendampingan hukum atas rencana pembersihan dan pembongkaran tiang eks monorail yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Skema final atas mekanisme pelaksanaan dan atau kegiatan tersebut saat ini masih dalam tahap pembahasan lanjutan bersama para pemangku kepentingan terkait, agar pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Rozi.

Rozi menyebut bahwa aset eks tiang monorel tercatat pada pos aset tidak lancar lainnya bagian persediaan jangka panjang pada laporan keuangan Adhi Karya.

Menurutnya, keseluruhan aset yang akan dilakukan impairment masih dalam proses kajian internal perseroan sambil menunggu skema final atas pelaksanaan kegiatan tersebut.

Rozi menuturkan, rencana pembongkaran yang akan dilakukan Pemprov DKI Jakarta, tidak berdampak material terhadap kelangsungan usaha maupun harga saham perseroan secara keseluruhan.