Fahd Arafiq dan Eks Bupati Kebumen Ikut Ditangkap KPK

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Ketua DPP Partai Golkar Fahd Arafiq (FA) dan mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto dalam operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengonfirmasi Fahd Arafiq menjadi salah satu pihak yang diamankan dalam OTT tersebut. Konfirmasi itu disampaikan Budi saat ditanya awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (14/9/2026).

“Salah satu pihak yang diamankan,” kata Budi.

Budi kemudian ditanya mengenai keterlibatan Arif Sugiyanto dalam OTT tersebut. Dia kembali mengonfirmasi bahwa Arif juga menjadi salah satu pihak yang diamankan KPK.

“Salah satunya itu pihak yang diamankan,” ujar Budi, dikutip Antara.

Budi mengungkapkan Direktur Jenderal (Dirjen) Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR), Lampri juga ditangkap dalam OTT KPK.

"Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim mengamankan sejumlah 17 orang. Di antaranya Dirjen di lingkungan Kementerian ATR/BPN," kata Budi.

Selain itu, KPK juga mengamankan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang dan Kepala Kantor Pertanahan Tangerang Tardi.

Budi mengatakan OTT tersebut diduga berkaitan dengan proses pengurusan hak guna bangunan (HGB) di wilayah Kabupaten Bogor serta dugaan penerimaan lainnya.

Dari OTT tersebut, KPK mengamankan barang bukti berupa uang tunai dalam bentuk rupiah dan valuta asing. Uang tersebut dikemas dalam boks, kardus hingga sekitar 20 koper dengan estimasi nilai mencapai ratusan miliar rupiah.

Ini merupakan OTT ke-20 KPK sejak awal tahun. OTT pertama KPK pada 2026 berlangsung pada 9-10 Januari. Dalam operasi tersebut, KPK menangkap delapan orang terkait dugaan suap pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, periode 2021-2026.

Pada bulan yang sama, KPK kembali melakukan OTT terhadap Wali Kota Madiun Maidi yang menjadi OTT kedua. Selanjutnya, Bupati Pati Sudewo ditangkap dalam OTT ketiga.

Memasuki Februari 2026, KPK melakukan OTT keempat dengan menangkap Kepala KPP Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tak lama berselang, KPK kembali melakukan OTT kelima terhadap mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Rizal, yang saat itu menjabat Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat.

OTT keenam juga berlangsung pada Februari. Dalam operasi tersebut, KPK menangkap Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan.

Pada Maret 2026 yang bertepatan dengan bulan Ramadan, KPK melakukan tiga OTT berbeda. Ketiganya menyasar Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, dan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman.

Memasuki April, KPK kembali melakukan OTT terhadap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo. Operasi tersebut menjadi OTT ke-10 KPK sepanjang 2026. Sementara itu, tidak ada OTT yang dilakukan KPK sepanjang Mei.

KPK kembali melakukan serangkaian OTT pada Juni. OTT tersebut membuat Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim menyerahkan diri.

Selanjutnya, KPK menangkap Bupati Muara Enim Edison dalam OTT ke-12. OTT ke-13 menyasar aparatur sipil negara (ASN) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan sebelumnya.

KPK kemudian melakukan OTT ke-14 yang membuat Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby menyerahkan diri.

Memasuki Juli, KPK kembali meningkatkan intensitas OTT. Sepanjang bulan tersebut, KPK melakukan OTT ke-15 hingga ke-18 dengan sejumlah kepala daerah yang terjaring, yakni Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini, dan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro.

Pada Agustus 2026, KPK melakukan OTT ke-19 dengan menangkap jajaran Rektorat Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed).