Pemprov Kaltim Salurkan Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Bencana Sumatera

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai Rp 7,5 miliar untuk membantu korban banjir di tiga provinsi.

Ketiga wilayah itu yakni Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar). Masing-masing provinsi menerima Rp 2,5 miliar sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian Kaltim terhadap masyarakat yang sedang tertimpa musibah.

"Kita turut berduka dan prihatin. Sebagai ungkapan rasa kepedulian, bantuan telah ditransfer tadi siang dan sudah diterima masing-masing provinsi," ujar Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud seperti dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (4/12/2025).

Rudy menegaskan, empati bukan hanya dari pemerintah, tetapi juga dari seluruh masyarakat Kaltim. Dia pun berharap bantuan tersebut dapat mempercepat pemulihan kebutuhan dasar masyarakat serta membantu pemerintah daerah setempat dalam penanganan darurat bencana.

"Kami berdua Rudy–Seno atas nama pribadi, keluarga, jajaran Pemprov Kaltim, dan seluruh masyarakat Kaltim menyampaikan doa serta dukungan bagi saudara-saudara kita di Sumatera," dia menandasi.

Sebagai informasi, sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperbarui jumlah korban meninggal dalam bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Data hingga Kamis pagi (4/12/2025), korban meninggal bertambah mencapai 776 orang.

Berdasarkan data yang ditampilkan dalam situs resmi BNPB, jumlah korban hilang sebanyak 564 orang di tiga provinsi terdampak tersebut dan 2.600 orang luka-luka.

Rincian korban meninggal di antaranya, Aceh sebanyak 277 orang meninggal, 193 korban hilang dan 1.800 luka-luka. Kemudian di Sumut, korban meninggal mencapai 299 orang, korban hilang 159 orang dan 610 luka-luka.

Di Sumbar, korban meninggal sebanyak 200 orang dan 212 orang lainnya masih dinyatakan hilang dan 111 orang luka-luka. Sementara, total warga terdampak banjir besar di Aceh, Sumut, dan Sumbar tembus 3,3 juta jiwa.

BNPB juga melaporkan dampak kerusakan akibat banjir di tiga provinsi di Sumatra tersebut. Infrastruktur yang rusak di Aceh meliputi 204 jembatan, 75 fasilitas pendidikan, 99 kantor, 48 rumah ibadah, dan 5.200 rumah.

Di Sumut, infrastruktur yang rusak meliputi 27 jembatan, 19 rumah ibadah, 1 fasilitas kesehatan, dan 2.400 rumah. Sementara di Sumbar, Infrastruktur yang rusak di antaranya 64 jembatan, 65 rumah ibadah, 8 fasilitas kesehatan, 1 kantor, 84 fasilitas pendidikan, dan 2.800 rumah.

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming, Kamis pagi (4/12/2025) melakukan rangkaian kunjungan kerja menuju Sumatera guna meninjau tiga provinsi terdampak bencana banjir bandang dan longsor, yakni di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Kedatangan Wapres Gibran untuk melihat langsung kondisi masyarakat serta penanganan bencana serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan petugas di lapangan guna menginventarisir kendala-kendala di lapangan untuk kemudian bisa dicarikan bersama alternatif solusinya.

Mengutip siaran pers, kunjungan dilakukan merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo agar langkah mitigasi, penanganan darurat, hingga pemulihan infrastruktur dapat dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran melalui kerja bersama seluruh pihak.

"Wapres dan rombongan terbatas bertolak menggunakan Pesawat Kepresidenan Boeing 737-800, dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta menuju Bandara Internasional Minangkabau, Padang, Sumatera Barat," tulis Biro Pers Sekretariat Wakil Presiden, Kamis (4/12/2025).

Dari Sumatera Barat, putra sulung Joko Widodo itu akan lanjut terbang menuju Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Perjalanan kemudian dilanjutkan ke Kabupaten Aceh Singkil, Aceh.

Sebelum kembali ke Jakarta, eks wali kota Solo ini dijadwalkan meninjau gudang logistik di Lanud Soewondo Polonia Medan, yang menjadi titik distribusi bantuan ke berbagai wilayah terdampak bencana.

Sebagai informasi, turut mendampingi Wapres dalam kunjungan kerja ini antara lain Anggota DPR RI Andre Rosiade, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN Aminuddin Ma’ruf, serta Plt. Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar.