Indonesia Gandeng Jerman Percepat Transisi Energi Murah demi Target Ekonomi 8 Persen Jelang COP30

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Indonesia memperkuat diplomasi iklim di kancah internasional demi mengamankan transisi energi yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga di kantong.

Di sela-sela perhelatan Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP29) di Baku, Azerbaijan, delegasi Indonesia menggelar pertemuan bilateral strategis dengan pemerintah Jerman.

Fokus utama pertemuan ini adalah merumuskan skema kerja sama untuk menghadirkan energi baru terbarukan (EBT) yang terjangkau (affordable) bagi masyarakat dan industri nasional.

"Energi bersih tidak boleh menjadi beban yang menghambat pertumbuhan, justru harus menjadi katalisator. Kita butuh energi yang hijau, tetapi harganya harus masuk akal agar industri kita bisa bersaing," ujar Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia Hashim Djojohadikusumo dalam keterangannya usai pertemuan dengan delegasi Jerman di Baku, dikutip dari Antara, Jumat (21/11/2025).

Pernyataan tersebut menegaskan posisi Indonesia yang tengah bersiap menuju COP30 di Belem, Brasil. Pemerintah menyadari bahwa kunci kesuksesan transisi energi bukan hanya pada ketersediaan teknologi, melainkan pada kemampuan daya beli pasar domestik.

Dengan target pertumbuhan ekonomi ambisius sebesar 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, ketersediaan listrik murah dan bersih menjadi prasyarat mutlak yang tidak bisa ditawar.

Jerman, sebagai mitra pembangunan utama dan salah satu pemimpin teknologi hijau global, berkomitmen mendukung ambisi Indonesia tersebut melalui pendanaan hijau dan transfer teknologi yang masif.

Salah satu hasil konkret dari diplomasi iklim di Baku adalah keberhasilan Indonesia mengamankan komitmen pendanaan hijau yang signifikan.

Dalam pertemuannya dengan perwakilan pemerintah Jerman dan lembaga pembangunan Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), Hashim berhasil menyepakati pendanaan senilai 1,2 miliar Euro atau setara dengan triliunan rupiah.

Dana jumbo ini dialokasikan khusus untuk pembangunan infrastruktur kelistrikan yang mendukung energi bersih. Kesepakatan ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan bukti kepercayaan internasional terhadap peta jalan (roadmap) transisi energi Indonesia yang dinilai semakin kredibel dan ambisius.

Fokus utama dari pendanaan ini adalah memastikan bahwa energi bersih yang dihasilkan nantinya dapat dinikmati dengan harga yang terjangkau.

Selama ini, tantangan terbesar dalam pengembangan EBT di negara berkembang adalah biaya investasi awal yang tinggi, yang sering kali berujung pada tarif listrik yang membebani masyarakat.

Melalui skema pendanaan lunak dan kerja sama teknis dengan Jerman, Indonesia berupaya menekan biaya produksi listrik hijau.

Hashim menekankan bahwa "terjangkau" adalah kata kunci. Tanpa harga yang kompetitif, transisi energi akan sulit diterima oleh sektor industri yang menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional.

Kerja sama ini juga mencakup pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Pumped Storage dan jaringan transmisi hijau.

Teknologi pumped storage dianggap sebagai solusi cerdas untuk mengatasi kelemahan utama energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin yang bersifat intermittent (tidak stabil karena tergantung cuaca).

Dengan teknologi ini, air dipompa ke tempat tinggi saat beban listrik rendah dan dilepaskan untuk memutar turbin saat beban puncak, sehingga berfungsi layaknya baterai raksasa yang murah dan efisien.

Dukungan Jerman melalui KfW ini juga dilihat sebagai sinyal positif bagi investor global lainnya. Jürgen Kern, Sustainability Officer dari KfW Group, menyatakan bahwa PLN memegang peran kunci dalam transisi energi di Indonesia.

Jerman berkomitmen untuk terus mendukung Indonesia karena melihat keseriusan pemerintah dalam melakukan dekarbonisasi sektor kelistrikan.

Pendanaan ini diharapkan memicu efek bola salju, menarik lebih banyak lembaga keuangan internasional dan sektor swasta untuk berinvestasi dalam proyek-proyek energi bersih di nusantara, menciptakan ekosistem investasi hijau yang sehat dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, kolaborasi ini bertujuan untuk menyeimbangkan "Trilema Energi": ketahanan energi, keberlanjutan lingkungan, dan keterjangkauan harga.

Pemerintah menyadari bahwa transisi energi yang terburu-buru tanpa memperhitungkan aspek ekonomi rakyat justru akan menimbulkan gejolak sosial.

Oleh karena itu, skema kerja sama dengan Jerman dirancang seselektif mungkin untuk memastikan bahwa setiap Rupiah investasi yang masuk dapat dikonversi menjadi listrik yang andal dan murah, mendukung visi besar Indonesia Emas 2045 di mana kedaulatan energi menjadi pilar utamanya.

Pemerintah Indonesia tidak main-main dalam menetapkan target kapasitas energi nasional. Dalam rencana jangka panjang yang dipaparkan di hadapan delegasi internasional, Indonesia berkomitmen untuk menambah kapasitas pembangkit listrik sebesar 100 Gigawatt (GW) dalam 15 tahun ke depan.

Yang mengejutkan dan mendapat apresiasi dunia adalah porsi energi hijau dalam rencana tersebut: sebesar 75 persen atau sekitar 75 GW akan berasal dari sumber energi baru terbarukan. Ini adalah perubahan paradigma yang drastis dari ketergantungan historis Indonesia terhadap batu bara.

Untuk merealisasikan target ambisius 75 GW ini, pemerintah dan PLN merancang konsep "Green Energy Corridor" atau koridor energi hijau.

Konsep ini dirancang untuk menghubungkan sumber-sumber energi terbarukan yang sering kali berada di lokasi terpencil dengan pusat-pusat beban listrik di perkotaan dan kawasan industri.

Misalnya, potensi tenaga air yang besar di Kalimantan dan Papua, atau potensi panas bumi di Sumatera, perlu disalurkan melalui jaringan transmisi antarpulau yang canggih ("Super Grid") ke pulau Jawa yang haus energi.

Jerman, dengan pengalamannya dalam mengelola jaringan listrik terintegrasi di Eropa, akan memberikan asistensi teknis dalam pembangunan infrastruktur transmisi cerdas (smart grid) ini.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, yang turut hadir dalam delegasi, menjelaskan bahwa infrastruktur transmisi adalah tulang punggung dari transisi energi. Tanpa transmisi yang andal, potensi energi surya, angin, dan hidro yang melimpah di seluruh pelosok negeri akan sia-sia karena tidak bisa didistribusikan.

Oleh karena itu, sebagian besar dari pendanaan yang didapat, termasuk dari kerja sama dengan Jerman, akan difokuskan pada pembangunan jalur transmisi ini.

Proyek ini tidak hanya soal kabel dan tiang listrik, tetapi juga tentang modernisasi sistem kontrol digital yang mampu menyeimbangkan pasokan listrik dari berbagai jenis pembangkit secara real-time.

Selain aspek teknis, pembangunan kapasitas 75 GW EBT ini juga diarahkan untuk mendukung hilirisasi industri. Pemerintah ingin memastikan bahwa pabrik-pabrik pengolahan mineral, fasilitas manufaktur, dan pusat data (data center) yang tumbuh pesat di Indonesia mendapatkan pasokan energi hijau.

Hal ini krusial karena pasar global semakin menuntut produk yang diproduksi dengan jejak karbon rendah (green products). Jika industri di Indonesia masih mengandalkan listrik kotor dari batu bara, produk ekspor Indonesia bisa terkena pajak karbon di negara tujuan, seperti mekanisme CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) yang diterapkan oleh Uni Eropa.

Dengan demikian, kerja sama Indonesia-Jerman dalam membangun kapasitas EBT ini memiliki dimensi strategis ganda: menyelamatkan lingkungan sekaligus menyelamatkan ekonomi.

Jerman memahami bahwa mendukung transisi energi Indonesia berarti juga mengamankan rantai pasok global yang lebih hijau.

Proyek-proyek EBT skala besar seperti PLTP (Panas Bumi), PLTS (Surya) terapung, dan PLTA yang masuk dalam skema kerja sama ini diharapkan segera beroperasi, membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia mampu melakukan lompatan teknologi energi dalam waktu relatif singkat.

Pertemuan di Baku ini hanyalah langkah awal dari maraton diplomasi iklim Indonesia menuju puncaknya di COP30 yang akan digelar di Belem, Brasil, pada tahun 2025. COP30 digadang-gadang akan menjadi "COP Hutan" yang sangat relevan bagi negara-negara tropis pemilik hutan hujan terbesar seperti Indonesia, Brasil, dan Republik Demokratik Kongo.

Dalam konteks ini, keberhasilan Indonesia dalam merumuskan skema transisi energi yang terjangkau bersama Jerman akan menjadi portofolio penting yang akan dibawa ke meja perundingan global di Brasil nanti.

Indonesia ingin memposisikan diri bukan lagi sebagai objek penderita dampak perubahan iklim, melainkan sebagai pemimpin solusi iklim (climate solution leader) dari belahan bumi selatan (Global South).

Dengan menunjukkan kemajuan nyata dalam proyek kerja sama bilateral seperti dengan Jerman, Indonesia ingin mengirim pesan kepada negara maju lainnya bahwa pendanaan iklim yang dijanjikan harus segera direalisasikan.

Indonesia membuktikan bahwa jika pendanaan tersedia, eksekusi proyek hijau bisa dilakukan dengan cepat dan transparan. Posisi tawar Indonesia di COP30 akan semakin kuat jika target-target sela dalam transisi energi ini mulai menampakkan hasil fisik di lapangan.

Selain itu, kolaborasi Indonesia-Jerman ini juga memperkuat posisi Jerman yang akan menjadi Co-Lead dalam skema JETP mulai tahun 2025.

Sebagai pemimpin bersama, Jerman memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan bahwa transisi energi di Indonesia berjalan adil tidak meninggalkan pekerja di sektor fosil dan tidak membebani masyarakat miskin dengan tarif listrik tinggi.

Isu "Just Transition" (Transisi Berkeadilan) akan menjadi tema sentral di COP30. Pengalaman Indonesia dalam mengelola dana transisi dari Jerman akan menjadi studi kasus berharga bagi negara-negara berkembang lainnya yang sedang mencari model transisi energi yang tepat.

"Komitmen Indonesia terhadap Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat tidak akan goyah meskipun ada pergantian pemerintahan. Keberlanjutan kebijakan menjadi jaminan yang diberikan kepada mitra internasional," jelas Hashim.

Menjelang COP30, pemerintah Indonesia berencana untuk menyelesaikan revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang lebih hijau, yang akan menjadi landasan hukum bagi masuknya investasi EBT secara masif.

Dokumen ini akan menjadi bukti otentik keseriusan Indonesia saat para pemimpin dunia berkumpul di hutan Amazon tahun depan.

Pada akhirnya, sinergi Jakarta-Berlin ini diharapkan menjadi model kemitraan Utara-Selatan yang ideal. Di satu sisi, negara maju memberikan dukungan finansial dan teknologi tanpa mendikte kebijakan domestik secara berlebihan.

Di sisi lain, negara berkembang menunjukkan komitmen reformasi kebijakan dan tata kelola yang baik. Jika model ini berhasil, target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan

Presiden Prabowo Subianto bukan lagi mimpi, melainkan sebuah keniscayaan yang didorong oleh mesin pertumbuhan baru: energi hijau yang melimpah, bersih, dan murah.