Strategi Penanganan Kemiskinan Banyuwangi Berhasil Turunkan Angka Menjadi 6,13%

Liputan6.com, Banyuwangi - Upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menekan angka kemiskinan kembali membuahkan hasil. Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan Banyuwangi pada 2025 turun menjadi 6,13 persen.

Penurunan ini melanjutkan tren positif selama empat tahun terakhir. Pada 2021, angka kemiskinan tercatat 8,07 persen, lalu turun ke 7,51 persen pada 2022, 7,34 persen (2023), 6,54 persen (2024), hingga akhirnya mencapai 6,13 persen di 2025. Artinya, ada penurunan sebesar 0,41 persen dibanding tahun sebelumnya.

“Alhamdulillah, capaian kinerja ini adalah buah dari kolaborasi, dukungan dan doa seluruh masyarakat dan stakeholder di daerah. Sinergis seluruh program yang dijalankan oleh banyak pihak,” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Kamis (25/9/2025).

Ipuk menjelaskan, ada tiga strategi utama yang dijalankan Pemkab Banyuwangi dalam mengurangi angka kemiskinan. Pertama, mengurangi beban pengeluaran warga miskin.

“Salah satunya kami memastikan program bansos baik dari pusat maupun daerah terdistribusi dengan baik untuk membantu meringankan beban masyarakat. Di Banyuwangi ada program Rantang Kasih dan Banyuwangi Berbagi,” terang Ipuk.

Kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui program pemberdayaan ekonomi. Sejumlah program seperti UMKM Naik Kelas, Warung Naik Kelas (WeNak), hingga fasilitasi ongkir gratis bagi UMKM digulirkan untuk mendongkrak perekonomian warga.

Strategi ketiga adalah memutus transmisi kemiskinan melalui pendidikan.

“Berbagai pelatihan untuk meningkatkan skill warga agar bisa mandiri menjalankan maupun meningkatkan usahanya,” jelas Ipuk.

Selain itu, program pemberdayaan lain juga terus diperluas, mulai dari pemberian bantuan usaha lewat program UMKM Naik Kelas, perluasan akses pendidikan, hingga penguatan sektor pariwisata yang memiliki efek berganda terhadap perekonomian lokal.

Penurunan angka kemiskinan juga berjalan seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi Banyuwangi. Di triwulan pertama 2025, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,50 persen, dan meningkat menjadi 5,85 persen di triwulan kedua. Angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi maupun nasional.

“Pemkab akan terus melanjutkan berbagai program pemberdayaan ekonomi dan penanganan kemiskinan yang dijalankan pemerintah. Terima kasih atas dukungan dan kolaborasi semua pihak,” ujar Ipuk.

Peran Inflasi yang Terkendali

Kepala BPS Banyuwangi, Hermanto, menyebut ada sejumlah faktor yang mendukung penurunan angka kemiskinan di Banyuwangi. Salah satunya adalah kemampuan daerah menjaga inflasi dan daya beli masyarakat.

“Kolaborasi berbagai pihak yang didukung oleh kebijakan pemerintah berhasil menjaga inflasi sehingga daya beli masyarakat terjaga. Inilah yang mencegah warga masuk dalam garis kemiskinan dan menjadikan warga miskin bisa memperbaiki taraf kehidupannya,” terangnya.

Selain itu, konsistensi Pemkab Banyuwangi dalam menjalankan program penanganan kemiskinan turut menjadi kunci.

“Pemkab Banyuwangi cukup konsisten dalam menjalankan program penanganan kemiskinan sehingga hasilnya bisa terukur,” ujar Hermanto.

Dengan strategi yang komprehensif dan kolaborasi lintas pihak, Banyuwangi kini menjadi salah satu daerah yang berhasil menunjukkan progres signifikan dalam pengentasan kemiskinan.