Sekjen Gerindra Belum Dengar Rencana Prabowo soal Reshuffle Kabinet

Liputan6.com, Jakarta - Ketua MPR RI sekaligus Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengaku belum mengetahui rencana Presiden Prabowo Subianto akan melakukan reshuffle atau perombakan kabinet. Menurut dia, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Prabowo sesuai kebutuhannya.

"Saya enggak dengar (reshuffle kabinet). Itu semua hak prerogatif Presiden. Apakah Presiden menganggap perlu," kata Muzani di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Senin (2/6/2025).

Namun, Muzani hingga kini belum mengetahui dan mendengar rencana reshuffle kabinet. Termasuk, isu mencopot Budi Gunadi Sadikin dari jabatan Menteri Kesehatan.

"Kalau perlu kapan, siapa, saya belum tahu sama sekali. Belum dengar, belum tahu," ujarnya.

Terkait permintaan Prabowo Subianto agar pejabat yang bekerja dengan baik, Muzani menyampaikan peringatan tersebut berlaku umum. Ucapan ini ditujukan untuk menteri dan lembaga perwakilan rakyat.

"Saya kira tadi kan bukan hanya menteri ya, lembaga perwakilan rakyat juga diingatkan semuanya. Pemimpin partai politik juga diingatkan. Semuanya. Beliau mengingatkan kepada seluruh pihak yang menjabat pada jabatan-jabatan publik," tutur Muzani.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi soal munculnya isu reshuffle atau perombakan kabinet yang akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat. Namun, dia menyebut hingga kini belum ada pembahasan reshuffle kabinet dari Prabowo.

"Alhamdulillah sampai hari ini belum ada pembahasan mengenai reshuffle, belum ada," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (23/5/2025).

Dia memastikan bahwa Prabowo rutin memonitoring dan mengevaluasi kinerja para menteri-menterinya. Prasetyo mengatakan Prabowo kerap memberikan catatan kepada para menterinya yang berhasil merealisasikan program maupun yang masih kurang dalam bekerja.

"Tapi bahwa prestasi-prestasi ini menjadi catatan bagi kita. Nah beberapa yang catatan untuk perbaikan beberapa kementerian, kami semua diimbau oleh Bapak Presiden untuk fokus bekerja, memberikan manfaat bagi masyarakat," jelasnya.

Selain itu, kata dia, para menteri juga diminta berhati-hati untuk menyampaikan informasi di ruang publik. Khususnya, informasi yang berpotensi menimbulkan kegaduhan dan keresahan di masyarakat.

"Jadi catatan-catatannya seperti itu. Dan itu rutin dilakukan terus oleh Bapak Presiden," ujar Prasetyo.

Meski begitu, Prasetyo menyampaikan Prabowo tak serta-merta langsung mengganti menteri yang melanggar imbauannya. Sebab, Prabowo juga akan melihat kinerja para menteri terlebih dahulu sebelum melakukan reshuffle kabinet.

"Belum tentu sesuatu yang disampaikan kurang pas itu sudah pasti kinerjanya tidak baik. Artinya enggak langsung melanggar kemudian akan dilakukan reshuffle, enggak seperti itu," tutur Juru Bicara Presiden itu.