Kementan Minta Penyuluh Pertanian Ikut Awasi Distribusi Pupuk Subsidi

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) meminta seluruh pihak termasuk penyuluh pertanian untuk mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi.

Pengawasan ketat dilakukan untuk melindungi petani penerima pupuk bersubsidi yang tercantum dalam sistem Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok secara elektronik (e-RDKK).

Dalam sistem ini terdapat data petani by address by name, serta kebutuhannya berdasarkan luas lahannya.

"Harus dikawal dan diawasi, tujuannya agar pupuk subsidi ini tepat sasaran sehingga dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para petani," kata Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Dedi Nursyamsi, Senin (19/2/2024).

Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menambah alokasi anggaran subsidi pupuk tahun ini hingga Rp14 triliun.

Dedi menyatakan, tambahan anggaran Rp14 triliun tersebut setara dengan 2,5 juta ton pupuk subsidi untuk musim tanam selanjutnya atau MT II.

"Pada Training of Trainers (TOT) akan kami sosialisasikan terkait kebijakan pupuk bersubsidi ini. Kita harus memastikan sarana dan prasarana ada di lapangan saat akan masuk musim tanam berikutnya," terang Dedi.

Meski begitu, dia memastikan stok pupuk subsidi untuk musim tanam satu (MT I) aman dan tersedia sesuai alokasi yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 744/KPTS/SR. 320/M/12/2023 Tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024.

"Stok pupuk subsidi ada 1,8 juta ton untuk Oktober 2023-Maret 2024 atau sampai musim tanam bulan Februari 2024. Karenanya habiskan saja stok pupuk. Karena nanti ada pupuk subsidi tambahan. Jadi tidak ada masalah," bebernya.