Fenomena di India: Pengangguran Turun karena Pencari Kerja Putus Asa

Liputan6.com, Jakarta - Laju pertumbuhan ekonomi India tampak kian rapuh seiring melemahnya indikator ketenagakerjaan dan meningkatnya tekanan dari faktor eksternal. Sebagaimana diakui pemerintah tahun lalu, ketersediaan lapangan kerja merupakan penopang utama konsumsi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 

Berdasarkan data Periodic Labour Force Survey (PLFS), tingkat pengangguran di India secara keseluruhan berada di kisaran 5% dan cenderung stagnan dalam beberapa kuartal terakhir. Sementara itu, Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE), yang menggunakan metodologi berbeda, mencatat angka pengangguran 2% hingga 3% lebih tinggi.

mengutip Financial Express, Minggu (1/11/2026), hal yang lebih mengkhawatirkan bukan sekadar perbedaan data tersebut, melainkan dinamika di balik angka utama CMIE. Tingkat pengangguran versi CMIE mencatat penurunan dari 7,3% pada Januari menjadi 3,99% pada September. Namun, penurunan ini terjadi di tengah menyusutnya jumlah angkatan kerja, total lapangan kerja, dan tingkat partisipasi kerja. Fenomena ini mengindikasikan banyaknya pencari kerja yang mulai putus asa dan memilih keluar dari pasar tenaga kerja. 

Data PLFS menyoroti tingkat pengangguran pada kelompok usia 15–29 tahun yang mencapai 15%–16%, jauh di atas rata-rata nasional. Kenaikan tipis pada tingkat partisipasi kerja dan rasio pekerja terhadap populasi pun belum mampu memberikan kepastian.

Indikator Purchasing Managers’ Index (PMI) periode Oktober menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja melambat ke titik terendah sepanjang tahun 2026, bahkan sektor jasa tercatat stagnan setelah sembilan bulan berturut-turut mengalami ekspansi. Pelaku usaha dinilai tidak melihat urgensi untuk menambah karyawan, menandakan bahwa ketahanan bisnis belum bertransformasi menjadi lapangan kerja di berbagai sektor dan wilayah.

Statistik resmi ketenagakerjaan juga dinilai menyembunyikan realitas distress employment, seperti pekerja mandiri untuk bertahan hidup, pekerja harian lepas, dan pengangguran terselubung di sektor pertanian. Meski jutaan orang berhasil mendapatkan pekerjaan, aspirasi dari 7 hingga 8 juta angkatan kerja baru yang hadir setiap tahunnya masih belum terfasilitasi.

Sebagian dari mereka bahkan berhenti mencari kerja, yang pada akhirnya mengaburkan angka pengangguran utama.

Tinggi intensitas modal, stagnasi upah riil, dan migrasi balik tenaga kerja ke pedesaan memperkuat kekhawatiran terjadinya pertumbuhan ekonomi tanpa penyerapan tenaga kerja (jobless growth). Pasar tenaga kerja perkotaan menghadapi tekanan struktural yang sangat akut. Sektor informal masih menyerap lebih dari 85% tenaga kerja, umumnya tanpa jaminan perlindungan sosial yang memadai. 

Peluang kerja dengan gaji tinggi hanya terkonsentrasi di sektor teknologi informasi dan keuangan. Sementara itu, sebagian besar pertumbuhan di sektor jasa lainnya didominasi oleh jasa pengiriman, pramusaji retail, dan transportasi lokal. Sektor jasa kini menampung sekitar 190 juta pekerja, berbanding jauh dengan manufaktur terorganisir yang hanya menyerap 27 juta orang.

Sistem kerja kontrak memang memberikan fleksibilitas bagi industri, tetapi saat ini pekerja kontrak sudah mencakup 42% dari total tenaga kerja di sektor manufaktur terorganisir. Di sisi lain, lonjakan pekerja lepas (gig worker) yang diproyeksikan tumbuh dari 10 juta pada periode 2024–2025 menjadi 23,5 juta pada 2029–2030, menawarkan peluang pendapatan cepat namun tanpa kepastian karier dan pengembangan keterampilan jangka panjang. 

Pada saat yang sama, kesenjangan antara kualifikasi pekerja dan kebutuhan industri kian melebar. Perkembangan kecerdasan buatan (AI), teknologi digital, dan industri hijau telah mengubah peta kebutuhan keterampilan, namun program pelatihan yang ada belum mampu mengejar ketertinggalan tersebut.

Pemerintah India sebenarnya telah meluncurkan berbagai inisiatif seperti PM Internship Scheme, Employment Linked Incentive Scheme, National Apprenticeship Promotion Scheme, serta modernisasi lembaga pelatihan vokasi (ITIs). Namun, hasilnya masih terbatas akibat kendala anggaran, kelemahan desain program, serta minimnya partisipasi dari dunia industri. Sinergi yang kuat antara penyedia pelatihan dan pelaku usaha menjadi kunci utama agar lulusan pelatihan dapat terserap dengan baik.

Anggaran Negara (Union Budget) mendatang harus memprioritaskan penciptaan jutaan lapangan kerja berupah layak, tanpa mengabaikan insentif bagi investasi dan kewirausahaan. Ekonomi dengan pendapatan per kapita yang relatif rendah seperti India tidak bisa hanya bergantung pada sedikit posisi berkonpensasi tinggi di bidang AI, desain produk, dan keuangan. India membutuhkan lapangan kerja kerah biru berbasis teknologi yang berdampingan dengan penyerapan tenaga kerja produktif di sektor manufaktur dan jasa tradisional.

Kebijakan pemerintah harus mendorong investasi padat karya, membenahi pelatihan vokasi, serta membantu UMKM berkembang tanpa terbebani aturan regulasi yang rumit. Pernyataan Menteri Keuangan Nirmala Sitharaman bahwa fase pertumbuhan konsumsi berikutnya sangat bergantung pada kenaikan upah dinilai sangat tepat waktu. Kenaikan upah riil yang kuat akan memperkuat daya beli rumah tangga, meningkatkan keyakinan dunia usaha, dan menjadikan ekspansi ekonomi lebih tahan lama.

Tanpa perbaikan kualitas lapangan kerja dan pendapatan secara merata, pertumbuhan ekonomi utama India berisiko kehilangan momentumnya.