Didakwa Korupsi, PT Nindya Karya dan Tuah Sejati Rugikan Negara Rp313 Miliar

KPK Periksa Petinggi PT Nindya Karya Terkait Korupsi Korporasi — General Manager Divisi 6 PT Nindya Karya (Persero) Arie Mindartanto tiba di gedung Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (23/4). Arie Mindartanto diperiksa sebagai saksi untuk salah satu tersangka korporasi, PT Tuah Sejati. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Liputan6.com, Jakarta - Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa PT Nindiya Karya (Persero) dan PT Tuah Sejati melakukan tindak pidana korupsi proyek pembangunan dermaga bongkar Sabang.

PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati didakwa memperkaya korporasi masing-masing, sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp313,3 miliar.

Jaksa menyebut, PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati bersama Heru Sulaksono selaku Kuasa Nindya Sejati Joint Operation (JO) sebagai penyedia barang melaksanakan pekerjaan pembangunan dermaga Sabang di Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan Bebas Sabang (BPKS) tahun anggaran 2004-2011 yang bertentangan dengan regulasi.

Dalam pengerjaan tersebut, PT Nindya Karya dinilai telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp44,7 miliar, PT Tuah Sejati Rp50 miliar, dan Heru Sulaksono Rp34 miliar.

Jaksa juga membeberkan pihak lain yang diduga turut menikmati bancakan dalam proyek tersebut. Mereka yakni Syaiful Ahmad (almarhum) sebesar Rp7,49 miliar, Ramadhani Ismy (almarhum) sejumlah Rp3,2 miliar, Sabir Said sebesar Rp12,7 miliar, Bayu Ardhianto Rp4,3 miliar, Syaiful Ma'ali Rp1,2 miliar.

Kemudian Taufik Reza sebesar Rp1,35 miliar, Zainuddin Hami Rp7,5 miliar, Ruslam Abdul Gani sebesar Rp100 juta, Ananta Sofwan sebesar Rp977 juta, P Budi Perkasa Alam (BPA) sejumlah Rp14,3 miliar, PT Swarna Baja Pacific (SBP) sejumlah Rp1,75 miliar, serta pihak-pihak lainnya sejumlah Rp129,5 miliar.

"Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu merugikan keuangan negara sejumlah Rp 313.345.743.535,19 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut," ucap jaksa KPK dalam dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Senin (7/2/2022).

Dari tangan Rahmat Effendi atau Pepen, KPK menyita uang tunai sebanyak Rp 3 miliar dan buku tabungan berisi saldo Rp 2,7 miliar. Pepen bersama 13 orang lainnya ditangkap KPK atas kasus suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan...

2 dari 3 halaman

Ditetapkan Sebagai Tersangka

Dalam kasus ini, Nindya Karya dan Tuah Sejati ditetapkan sebagai tersangka korporasi terkait kasus korupsi pembangunan dermaga bongkar pada kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang 2006-2011.

Kedua korporasi diduga diperkaya dalam proyek senilai Rp 794 miliar dan diduga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 313 miliar.

Penyimpangan yang diduga dilakukan yaitu penunjukan langsung Nindya Sejati Join Operation sebagai pelaksana pembangunan, rekayasa penyusunan HPS (harga perkiraan sendiri) dan penggelembungan harga, serta adanya kesalahan prosedur.

PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati dijerat dalam Pasal 2 Jo Pasal 18 UU No. 31/1999 tentang Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

3 dari 3 halaman

Infografis

Bersama Dua Tersangka Lainnya, Mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo Jalani Sidang Dakwaan Dugaan Korupsi

Artis Sandra Dewi (tengah) berjalan ke ruangan pemeriksaan setibanya di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Kamis (4/4/2024). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan usai menjalani sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (3/4/2024). (merdeka.com/Arie Basuki)

Korupsi
Peristiwa
Korupsi adalah penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.
Lihat Selengkapnya
Korupsi
Nindya Karya
Perusahaan
Nindya Karya adalah salah satu BUMN yang bergerak di bidang jasa kostruksi.
Lihat Selengkapnya
Nindya Karya
KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK