Sudah Jadi Tersangka, Sekda Lampung Tengah Belum Ditahan

Liputan6.com, Jakarta - Penanganan kasus dugaan korupsi yang menjerat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Tengah, Welly Adiwantra, memasuki babak baru. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Lampung, penyidik hingga kini belum melakukan penahanan.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung Kombes Pol Heri Rusyaman mengatakan, keputusan belum menahan Welly bukan berarti penyidikan berhenti. Penyidik masih menunggu hasil penelitian berkas perkara dari jaksa peneliti.

"Untuk saat ini kami masih menunggu hasil penelitian berkas dari kejaksaan. Kalau nanti masih ada yang harus dilengkapi, tentu akan kami penuhi," kata Heri, Jumat (30/7/2026).

Menurut dia, berdasarkan ketentuan KUHAP, kejaksaan memiliki waktu 14 hari untuk meneliti berkas perkara yang telah dikirim penyidik. Saat ini, penyidik tinggal menunggu beberapa hari lagi hingga hasil penelitian tersebut diterbitkan.

Heri mengakui penyidik sebenarnya mengusulkan agar tersangka ditahan. Namun, langkah itu belum diambil karena mempertimbangkan proses hukum yang masih berjalan serta masa penahanan yang terbatas.

"Yang bersangkutan juga masih kooperatif, keberadaannya jelas, dan masih menjabat sebagai Sekda Lampung Tengah. Karena itu kami menunggu hasil penelitian jaksa terlebih dahulu," jelasnya.

Dalam penyidikan, polisi memastikan dugaan korupsi tersebut menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 7,83 miliar, berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Nilai kerugian negara itu menjadi dasar penyidik menetapkan Welly sebagai tersangka setelah dilakukan gelar perkara.

Selain audit BPKP, penyidik juga telah memeriksa sejumlah saksi, tenaga kontrak, serta ahli untuk memperkuat dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.

Polda Lampung juga meluruskan informasi yang beredar terkait kasus tersebut. Polisi menegaskan perkara ini bukan terkait tenaga honorer fiktif.

Menurut penyidik, ratusan tenaga honorer yang direkrut memang ada dan bekerja. Namun, proses pengangkatannya diduga melanggar Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang sejak 2023 melarang pemerintah daerah merekrut tenaga honorer baru.

"Orangnya ada, bukan fiktif. Yang menjadi persoalan adalah pengangkatannya dilakukan setelah ada larangan dalam Undang-Undang ASN," jelas Heri.

Tak hanya itu, proses rekrutmen juga diduga tidak mengikuti mekanisme yang berlaku, seperti tidak melalui usulan organisasi perangkat daerah, tidak mendapat persetujuan kepala daerah, serta tidak dilakukan pengumuman dan seleksi terbuka sebagaimana aturan.

Penyidik menyebut sedikitnya 383 tenaga honorer direkrut secara melawan hukum saat Welly menjabat sebagai Kepala BKPSDM Kota Metro. Gaji para honorer tersebut dibebankan kepada APBD pada tahun anggaran 2024 hingga 2025, sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 7,83 miliar.

Polisi menduga dalam perkara itu telah terjadi penyalahgunaan wewenang yang kini masih terus didalami sembari menunggu hasil penelitian berkas dari pihak Kejaksaan.