Sukses

Wagub Harap Jakarta Tetap Jadi Kota Besar Dunia Usai Ibu Kota Negara Pindah

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berharap agar Jakarta tetap menjadi kota besar dunia setelah ibu kota negara dipindah ke Kalimantan. Jakarta juga tetap diharap menjadi jantung bisnis di Tanah Air.

"Kita berharap dengan berpindahnya ibu kota ke Kaltim (Kalimantan Timur), Jakarta bisa tetap hadir sebagai kota besar di dunia yang juga setelah dipindahkan ibu kota dia tetap bisa eksis," kata Riza di Jakarta, Rabu (15/12/2021).

Keinginan itu sebagai latar belakang keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengajukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Riza mengatakan, dalam transisi pemindahan ibu kota, pihaknya harus memastikan status DKI Jakarta bakal seperti apa.

"Ya sekarang ini kita kan Ibu Kota akan pindah ke Kaltim tentu DKI punya kepentingan. Setelah diproses ini transisinya seperti apa?, Jakarta menjadi apa? Harapan kami Jakarta menjadi kota perdagangan bisnis, pendidikan, seni budaya, dan lain-lain," harap dia.

2 dari 3 halaman

Bagaimana Nasib DKI Jakarta setelah Ibu Kota Negara Pindah ?

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) telah dimulai. RUU ini menjadi payung hukum bagi pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Lantas, bagaimana nasib dengan DKI Jakarta?

Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN Ahmad Doli Kurnia menuturkan, Pansus juga akan membahas bagaimana nasib Jakarta setelah tidak menjadi ibu kota negara. Doli mengatakan, perlu ada perubahan undang-undang terkait Daerah Khusus Ibu Kota.

"DKI ini tentu nanti kan harus ada perubahan undang-undang juga. Kalau sekarang dia daerah khusus ibukota, kalau nanti di sana (Kalimantan Timur) jadi daerah khusus ibukota juga, nah ini kan tentu kan harus ada perubahan undang-undangnya," ujar Doli kepada wartawan, Kamis, 9 Desember 2021.

Perubahan status DKI Jakarta perlu melalui perubahan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perubahan UU itu juga perlu untuk membahas aset-aset negara yang ada di Jakarta.

"Termasuk semua aset-aset yang ada di DKI, makanya dalam undang-undang itu ada pasal yang mengatur barang milik negara, BMN itu," ujar Doli.

DPR dan pemerintah perlu membahas nasib barang milik negara yang ada di Jakarta. Apakah akan dilakukan pengalihan status, dilelang, atau juga di lelang.

"Kita juga sudah kasih ini misalnya pengalihan status, kemudian misalnya apakah itu dilelang, atau dijual segala macam. Itu juga harus menjadi concern kita," ujar Doli.

"Mungkin harus diputuskan pemerintah bersama pemerintah dan DPR, tidak bisa apalagi hanya sekadar otoritas. Karena ini barang milik negara, harus rakyat atau negaralah yang paling representasi mau diapakan negara ini," pungkas politikus Golkar ini.

3 dari 3 halaman

Barang Milik Negara

Sementara itu, dalam RUU IKN diatur mengenai barang milik negara, khususnya yang berada di Jakarta. Dalam Pasal 27 ayat (1) dijelaskan, Barang Milik Negara yang digunakan kementerian/lembaga di Provinsi DKI Jakarta wajib dialihkan pengelolaannya kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Mengenai status Provinsi DKI Jakarta sendiri dalam ketentuan peralihan Pasal 28 menjelaskan bahwa sejak UU IKN diundangkan sampai tanggal pengundangan Peraturan Presiden, kedudukan, fungsi dan peran Ibu Kota Negara tetap di Provinsi DKI Jakarta.

Pemindahan ibu kota, berdasarkan pasal 3 RUU IKN, baru dilakukan pada semester satu tahun 2024 dan ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Pasal 30 RUU IKN mengatur, saat Peraturan Presiden tentang pemindahan status Ibu Kota telah diundangkan, maka Pasal 3, 4, dan 5 mengenai kedudukan, fungsi dan peran DKI Jakarta sebagai ibu kota UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.