Sukses

Rencanan Penerapan Pajak pada Lembaga Pendidikan Dinilai Bakal Tambah Anak Putus Sekolah

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah berencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada jasa pendidikan. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Abdullah Ubaid menyangkan wacana tersebut.  

Menurutnya jika pemerintah kukuh menjalankan rencana itu, maka bisa jadi angka anak yang masuk ke bangku sekolah bakal menurun. 

"Sekolah menjadi barang mewah dan menjauhkan anak-anak dari haknya untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas," ucap Ubaid saat dihubungi Liputan6.com, Kamis (10/6/2021).

Ubaid menerangkan, saat ini, tanpa adanya PPN saja angka anak yang tak bersekolah masih cukup banyak. Apalagi nanti jika keputusan itu nekat diberlakukan.

"Sekarang saja banyak anak yang tidak bisa sekolah karena biaya tinggi, apalagi nanti setelah kena PPN, sekolah menjadi barang dagangan, dan korbannya adalah anak-anak Indonesia," ucapnya.

Ubaid mengatakan, pendidikan sudah tak sepatutnya dikomersialisasi. Pemerintah seharusnya memikirkan bagaimana anak bangsa bisa bersekolah dengan mudah dan dijamin oleh negara.

"Bersekolah atau mendapatkan layanan pendidikan adalah hak seluruh anak Indonesia," tegasnya. 

 

2 dari 3 halaman

Sektor yang Dikenakan PPN

Seperti diketahui, pemerintah berencana menghapus bebas PPN bagi jasa pendidikan. Selama ini pendidikan, termasuk pendidikan sekolah seperti PAUD, SD-SMA, perguruan tinggi; dan pendidikan luar sekolah, masih tergolong sebagai jasa yang bebas PPN.

“Jenis jasa yang tidak dikenai PPN yakni jasa tertentu dan kelompok jasa sebagai berikut (Jasa pendidikan) dihapus,” tulis Pasal 4A ayat 3 draf RUU KUP yang diterima Merdeka.com, Rabu (9/6/2021).

Selain pendidikan, ada juga kelompok jasa yang akan dikenakan PPN, yaitu jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi.

Ada juga jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri, jasa tenaga kerja, jasa penyediaan telepon umum menggunakan uang logam, serta jasa pengiriman uang dengan wesel pos.

Sehingga, dari kelompok 11 jasa tersebut nantinya hanya ada enam kelompok yang masih bebas PPN. Keenam kelompok tersebut yaitu jasa keagamaan, jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, jasa penyediaan tempat parkir, serta jasa boga atau katering.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: