Perubahan Iklim Ternyata Bisa Bikin PDB Indonesia Anjlok

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengingatkan jika perubahan iklim dapat berdampak terhadap capaian Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Dia menjelaskan, sebagian besar aktivitas ekonomi Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, khususnya wilayah utara. Karena itu, apabila wilayah tersebut terdampak kenaikan muka air laut atau bencana lain akibat perubahan iklim, akan menyeret PDB nasional.

“60 persen lebih PDB kita ada di pulau Jawa, 70 persen lebih ada di wilayah utara Jawa, 26 persen lebih ada di Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi). Kalau itu tergenang, itu terendam, maka otomatis PDB kita langsung terpengaruh. Bukan hanya orang-orang yang terpengaruh, tetapi perekonomian kita yang berpengaruh,” ujar dia melansir Antara di Jakarta, Senin (13/7/2026).

Dia bercerita Bappenas baru saja menghadiri Sustainable Conference di Jerman yang membahas tentang dampak perubahan iklim terhadap dunia. Para pimpinan dari berbagai negara menegaskan bahwa perubahan iklim bukan hanya diwaspadai, tetapi dihadapi dan diatasi.

Perbaikan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, pelabuhan, hingga bandara, tak cukup untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Namun, diperlukan juga penanganan persoalan infrastruktur sosial karena dampak dari perubahan iklim sangat berpengaruh terhadap masyarakat.

“Pada akhirnya, orang-orang yang ada di pulau-pulau kecil, orang-orang yang tinggal di wilayah Pantai Utara Jawa, mereka lah yang paling merasakan dampak nyatanya,” ungkap dia.

Dia pun menekankan penanganan infrastruktur sosial untuk menghadapi perubahan iklim. “Jelas bahwa persoalan iklim akan mempengaruhi infrastruktur fisik, tetapi ternyata infrastruktur sosial juga harus ditangani karena persoalan kenaikan muka laut akibat perubahan iklim juga berpengaruh kepada orang-orang,” tambah dia.

Dia pun berharap Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono membantu menangani masalah infrastruktur ini.

"Jadi Bapak Menko (Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono), setelah infrastruktur fisik, infrastruktur sosial, keberadaan orang-orang, layanan orang-orang berupa rumah sakit, fasilitas pendidikan, layanan-layanan sifatnya sosial supaya masyarakat lebih sejahtera, tampaknya juga di bawah tanggung jawab Bapak,” kata Menteri PPN.

Dua hal lagi yang dinilai menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator (Kemenko) IPK ialah membangun infrastruktur ekonomi dan infrastruktur digital.

Untuk menyelesaikan berbagai persoalan tersebut, pihaknya berkomitmen menyiapkan segala hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan. Adapun dalam implementasi, Kemenko IPK dan Badan Otoritas Pengelola Pantai Utara Jawa yang bertanggung jawab menuntaskan masalah-masalah itu.