14 Negara Bebaskan Pajak Pembalut, Ada Malaysia

Liputan6.com, Jakarta - Kebijakan penghapusan pajak atas produk kebersihan menstruasi makin gencar diterapkan di berbagai negara. Regulasi ini dihadirkan guna menjamin kesetaraan gender serta aksesibilitas kesehatan reproduksi bagi perempuan.

Sebanyak 14 negara mencatatkan dokumen resmi pembebasan pajak pertambahan nilai maupun pajak penjualan untuk pembalut dan tampon. Negara tetangga Indonesia, Malaysia, turut menjadi salah satu entitas di Asia Tenggara yang menetapkan regulasi tersebut.

Berikut rincian kebijakan 14 negara yang membebaskan pajak pembalut berdasarkan dokumen resmi pemerintah dan lembaga internasional, Selasa (3/11/2026):

1. Malaysia

Jabatan Kastam Diraja Malaysia membebaskan produk pembalut dan tampon dari pengenaan Sales and Services Tax (SST) sebesar 5% hingga 10%. Kebijakan ini diterapkan untuk menekan harga jual di tingkat konsumen dan mengurangi beban finansial bulanan perempuan.

2. Kenya

Berdasarkan laporan World Bank, Kenya menjadi negara pionir yang menghapus pajak penjualan produk sanitasi perempuan sejak 2004. Kebijakan ini dirancang untuk menjaga tingkat kehadiran siswa perempuan di sekolah agar tidak terhambat akibat menstruasi.

3. Kanada

Canada Revenue Agency mengonfirmasi pembebasan Goods and Services Tax (GST) sebesar 5% yang mulai berlaku efektif per 1 Juli 2015. Aturan ini mengecualikan seluruh produk higienitas kewanitaan dari pengenaan pajak federal.

4. India

Dokumen National Anti-profiteering Authority menegaskan pembebasan GST sebesar 12% pada 2018. Penyesuaian tarif menjadi 0% ini dilakukan guna meningkatkan keterjangkauan produk sanitasi bagi seluruh lapisan masyarakat.

5. Kolombia

Mahkamah Konstitusi Kolombia membatalkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 5% untuk pembalut dan tampon pada 2018. Keputusan hukum tersebut menetapkan bahwa pengenaan pajak atas kebutuhan biologis mendasar perempuan bertentangan dengan prinsip kesetaraan.

6. Australia

Australian Taxation Office membebaskan GST sebesar 10% sejak 1 Januari 2019. Regulasi ini mengklasifikasikan produk kebersihan menstruasi sebagai barang kebutuhan kesehatan pokok yang tidak layak dikenai pajak.

7. Afrika Selatan

South African Revenue Service menetapkan pembalut kewanitaan sebagai barang bebas PPN atau zero-rated pada 2019 demi membantu perempuan berpenghasilan rendah memenuhi kebutuhan sanitasi dasar.

8. Rwanda

Rwanda Revenue Authority menerbitkan surat edaran resmi pembebasan PPN sebesar 18% untuk pembalut pada 2019. Pembebasan pajak ini ditujukan untuk mempermudah akses distribusi produk kesehatan kewanitaan di pasar domestik.

9. Nigeria

Pemerintah Nigeria melalui Federal Inland Revenue Service memberlakukan Finance Act 2019, yaitu regulasi yang memasukkan produk pembalut buatan lokal ke dalam daftar barang kebutuhan pokok bebas PPN.

10. Skotlandia

Parlemen Skotlandia mengesahkan Period Products (Free Provision) (Scotland) Act pada 2020. Tidak hanya membebaskan pajak, regulasi ini bahkan mewajibkan penyediaan produk menstruasi secara gratis di fasilitas publik.

11. Inggris

Kementerian Keuangan Inggris menghapus PPN 5% atau tampon tax sejak 1 Januari 2021. Kebijakan ini secara resmi mengakhiri pengenaan tarif pada barang yang dikategorikan sebagai kebutuhan harian.

12. Irlandia

Revenue Commissioners Irlandia mengkategorikan pembalut, tampon, menstrual cup, hingga celana menstruasi sebagai produk zero-rated.

13. Meksiko

Laporan United Nations Population Fund (UNFPA) mencatat Kongres Meksiko menghapus PPN 16% untuk produk kebersihan kewanitaan pada 2022. Langkah ini mendorong keadilan gender dan keterjangkauan alat kesehatan.

14. Namibia

Kementerian Keuangan Namibia mengesahkan amandemen undang-undang PPN pada awal 2023. Regulasi tersebut menetapkan tarif PPN atas pembalut dari yang sebelumnya 15% menjadi 0%.