Presiden hingga LSM dan Media Jadi Sasaran Penyadapan

Liputan6.com, Jakarta - Polri mengungkap sejumlah pihak yang menjadi sasaran dugaan penyadapan ilegal selama periode 2025 hingga 2026. Mereka di antaranya Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas), hingga pengusaha.

Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Irjen Pol. Asep Safrudin mengatakan, Mabes Polri telah melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan terkait dugaan tindak pidana penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.

"Pada kurun waktu 2025-2026 para tersangka memerintahkan penyadapaan tanpa prosedur seperti tatacara penyadapan Polri," kata Asep, Selasa (2/11/2026).

Asep menjelaskan, sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi. Nomor-nomor tersebut kemudian disadap tanpa melalui prosedur penegakan hukum, baik penyelidikan maupun penyidikan.

Dia menyebut, sasaran penyadapan mencakup nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh ormas, dan pengusaha.

Berdasarkan hasil penyidikan dengan metode scientific crime investigation, penyidik menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Ketiganya berinisial LSP, ASN, dan EH.

Dalam penanganan perkara ini, Bareskrim Polri sebelumnya telah memeriksa 10 saksi dan tiga ahli. Penyidik juga menyita sejumlah barang bukti.

"Seperti 11 ponsel, 1 tablet dan 4 flashdisk," ujarnya.